Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Harus Dikawal Sampai Indonesia Bersih dari Korupsi

Kompas.com - 07/10/2012, 08:55 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (Kontras), Usman Hamid menyatakan, masyarakat akan terus mendampingi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas semua kasus korupsi di Indonesia. Salah satu bentuk dukungan, kata dia, dengan mengawal eksistensi KPK saat ada yang berniat mengerdilkannya.

"Kita akan terus mengawal sampai Indonesia benar-benar bersih dari korupsi. Kita belum pernah merdeka dari korupsi, korupsi anggaran, korupsi lingkungan dan lainnya," kata Usman, dalam aksi "SaveKPK" di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (7/10/2012) pagi.

Hari ini, Usman bergabung bersama ratusan anggota masyarakat dari berbagai lapisan yang menyatakan dukungannya pada KPK. Menurutnya, aksi ini sebagai bentuk dukungan moril agar KPK memiliki kekuatan di tengah upaya pelemahan yang terus terjadi.

"Ini semua warga masyarakat yang peduli pada pemberantasan korupsi. Kita dukung KPK yang dijegal banyak kalangan. Baik itu DPR ataupun kepolisian," ujarnya.

Ia mengungkapkan, persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi semakin kusut saat Polri sebagai intitusi penegak hukum dinilai  mempersulit langkah KPK. Menurut Usman, ada sesuatu yang tengah disembunyikan Polri.

"Kami rasa persoalannya ketika polisi mempersulit KPK, berarti ada sesuatu yang disembunyikan," kata Usman.

Gerakan "SaveKPK" yang juga merebak di dunia maya merupakan bentuk dukungan moril kepada KPK, setelah pada Jumat (5/10/2012) malam, pihak kepolisian mendatangi Gedung KPK untuk menangkap seorang penyidiknya, Novel Baswedan, atas tuduhan tindak kekerasan yang menyebabkan seorang tahanan meninggal dunia pada tahun 2004. Saat itu, Novel bertugas di Polda Bengkulu. Tindakan Polri ini mendapatkan tentangan karena dinilai sarat dengan motif tertentu dan terdapat sejumlah kejanggalan. Novel sendiri diketahui sebagai Wakil Ketua Satgas KPK untuk penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM. Kasus ini turut menyeret jenderal bintang dua Polri Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka.

Berita terkait polemik antara Polri dan KPK dapat diikuti dalam topik "Polisi vs KPK".

Serta berita-berita terkait dinamika KPK dalam topik:
KPK Krisis Penyidik
Dugaan Korupsi Korlantas Polri
Revisi UU KPK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

    Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

    Nasional
    Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

    Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

    Nasional
    Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

    Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

    Nasional
    Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

    Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

    Nasional
    Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

    Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

    Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

    Nasional
    Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

    Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

    Nasional
    Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

    Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

    Nasional
    Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

    Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

    Nasional
    Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

    Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

    Nasional
    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Nasional
    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Nasional
    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com