JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (Kontras), Usman Hamid menyatakan, masyarakat akan terus mendampingi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas semua kasus korupsi di Indonesia. Salah satu bentuk dukungan, kata dia, dengan mengawal eksistensi KPK saat ada yang berniat mengerdilkannya.
"Kita akan terus mengawal sampai Indonesia benar-benar bersih dari korupsi. Kita belum pernah merdeka dari korupsi, korupsi anggaran, korupsi lingkungan dan lainnya," kata Usman, dalam aksi "SaveKPK" di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (7/10/2012) pagi.
Hari ini, Usman bergabung bersama ratusan anggota masyarakat dari berbagai lapisan yang menyatakan dukungannya pada KPK. Menurutnya, aksi ini sebagai bentuk dukungan moril agar KPK memiliki kekuatan di tengah upaya pelemahan yang terus terjadi.
"Ini semua warga masyarakat yang peduli pada pemberantasan korupsi. Kita dukung KPK yang dijegal banyak kalangan. Baik itu DPR ataupun kepolisian," ujarnya.
Ia mengungkapkan, persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi semakin kusut saat Polri sebagai intitusi penegak hukum dinilai mempersulit langkah KPK. Menurut Usman, ada sesuatu yang tengah disembunyikan Polri.
"Kami rasa persoalannya ketika polisi mempersulit KPK, berarti ada sesuatu yang disembunyikan," kata Usman.
Gerakan "SaveKPK" yang juga merebak di dunia maya merupakan bentuk dukungan moril kepada KPK, setelah pada Jumat (5/10/2012) malam, pihak kepolisian mendatangi Gedung KPK untuk menangkap seorang penyidiknya, Novel Baswedan, atas tuduhan tindak kekerasan yang menyebabkan seorang tahanan meninggal dunia pada tahun 2004. Saat itu, Novel bertugas di Polda Bengkulu. Tindakan Polri ini mendapatkan tentangan karena dinilai sarat dengan motif tertentu dan terdapat sejumlah kejanggalan. Novel sendiri diketahui sebagai Wakil Ketua Satgas KPK untuk penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM. Kasus ini turut menyeret jenderal bintang dua Polri Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka.
Berita terkait polemik antara Polri dan KPK dapat diikuti dalam topik "Polisi vs KPK".
Serta berita-berita terkait dinamika KPK dalam topik:
KPK Krisis Penyidik
Dugaan Korupsi Korlantas Polri
Revisi UU KPK