Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham: Upaya Pelemahan KPK Sistematis

Kompas.com - 06/10/2012, 14:47 WIB
Kontributor Semarang, Puji Utami

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com - Upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai dilakukan secara sistematis. Demikian disampaikan Ketua KPK Abraham Samad di sela acara dialog tentang peran ulama dan tokoh masyarakat dalam menegakkan konstitusi dan gerakan anti korupsi di Kantor PWNU Jateng di Semarang, Sabtu (6/10/2012).

Pelemahan tersebut dilakukan dengan berbagai cara antara lain teror terhadap penyidik. Puncak upaya pelemahan tersebut ungkapnya terjadi pada Jumat malam (5/10/2012). Dimana adanya upaya penjemputan paksa terhadap salah satu penyidik KPK.

"Situasi yang ada memang sudah sangat mencekam bagi pada penyidik terutama dari kepolisian yang masih punya hati nurani untuk tergabung dalam KPK," tandasnya.

Keinginan hati nurani para penyidik itu menurutnya tidak disambut dengan baik sehingga ada upaya untuk melemahkan KPK. Meski begitu ia mengaku pihaknya tetap akan memberikan perlindungan yang maksimal bagi para penyidik yang terancam dan mendapatkan tekanan. Sebab upaya kriminalisasi tersebut juga bisa dilakukan pada penyidik lain.

Kondisi tersebut menurut Abraham sudah dilaporkan pada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) terkait adanya upaya pelemahan KPK. "Memang belum sampai lapor ke Presiden langsung," tambahnya.

Seperti yang telah diberitakan, Novel yang kini merupakan salah satu penyidik KPK yang menangani kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM, diduga terkait kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian seorang pencuri sarang burung walet. Novel diduga melakukan penembakan terhadap enam pencuri di Pantai Panjang, Bengkulu, dan salah satunya tewas pada 2004 lalu saat Novel bertugas di Polres Bengkulu.

Kasus tersebut kembali diungkap oleh pihak kepolisian diduga untuk melemahkan KPK. Sebab ada kejanggalan terhadap upaya penangkapan terhadap Novel yang oleh KPK dinilai sebagai upaya kriminalisasi.

Abraham menambahkan, kondisi korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Menurutnya tidak ada lagi tempat di Negara ini yang tidak luput dari penyakit korupsi."Jadi korupsi ini penyakit yang luar biasa, sehingga cara menghadapinya juga harus dengan cara yang luar biasa," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

    Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

    GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

    Nasional
    Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

    Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

    Nasional
    Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

    Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

    Nasional
    Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

    Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

    Nasional
    Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

    Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

    Nasional
    Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

    Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

    Nasional
    PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

    PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

    Nasional
    Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

    Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

    Nasional
    Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

    Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

    Nasional
    Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

    Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

    Nasional
    PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

    PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

    Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com