Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham: Upaya Pelemahan KPK Sistematis

Kompas.com - 06/10/2012, 14:47 WIB
Kontributor Semarang, Puji Utami

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com - Upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai dilakukan secara sistematis. Demikian disampaikan Ketua KPK Abraham Samad di sela acara dialog tentang peran ulama dan tokoh masyarakat dalam menegakkan konstitusi dan gerakan anti korupsi di Kantor PWNU Jateng di Semarang, Sabtu (6/10/2012).

Pelemahan tersebut dilakukan dengan berbagai cara antara lain teror terhadap penyidik. Puncak upaya pelemahan tersebut ungkapnya terjadi pada Jumat malam (5/10/2012). Dimana adanya upaya penjemputan paksa terhadap salah satu penyidik KPK.

"Situasi yang ada memang sudah sangat mencekam bagi pada penyidik terutama dari kepolisian yang masih punya hati nurani untuk tergabung dalam KPK," tandasnya.

Keinginan hati nurani para penyidik itu menurutnya tidak disambut dengan baik sehingga ada upaya untuk melemahkan KPK. Meski begitu ia mengaku pihaknya tetap akan memberikan perlindungan yang maksimal bagi para penyidik yang terancam dan mendapatkan tekanan. Sebab upaya kriminalisasi tersebut juga bisa dilakukan pada penyidik lain.

Kondisi tersebut menurut Abraham sudah dilaporkan pada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) terkait adanya upaya pelemahan KPK. "Memang belum sampai lapor ke Presiden langsung," tambahnya.

Seperti yang telah diberitakan, Novel yang kini merupakan salah satu penyidik KPK yang menangani kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM, diduga terkait kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian seorang pencuri sarang burung walet. Novel diduga melakukan penembakan terhadap enam pencuri di Pantai Panjang, Bengkulu, dan salah satunya tewas pada 2004 lalu saat Novel bertugas di Polres Bengkulu.

Kasus tersebut kembali diungkap oleh pihak kepolisian diduga untuk melemahkan KPK. Sebab ada kejanggalan terhadap upaya penangkapan terhadap Novel yang oleh KPK dinilai sebagai upaya kriminalisasi.

Abraham menambahkan, kondisi korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Menurutnya tidak ada lagi tempat di Negara ini yang tidak luput dari penyakit korupsi."Jadi korupsi ini penyakit yang luar biasa, sehingga cara menghadapinya juga harus dengan cara yang luar biasa," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

    Nasional
    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Nasional
    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nasional
    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    Nasional
    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Nasional
    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Nasional
    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    Nasional
    Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Nasional
    Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nasional
    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Nasional
    Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

    Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

    Nasional
    Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

    Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com