Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Save KPK, Presiden ke Mana?

Kompas.com - 06/10/2012, 11:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Kegaduhan terkait ketegangan antara insitusi Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya terjadi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (5/10/2012) malam hingga Sabtu (6/10/2012) dinihari (ikuti topik: Polisi vs KPK), tapi juga di dunia maya. Tagar (#) "saveKPK" dan "presidenkemana" mewarnai linimasa di twitterland. Situs salingsilang mencatat, tagar "saveKPK" menjadi salah satu topik tren di twitter Indonesia.

Tagar itu digunakan para pengguna twitter Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap KPK yang kini tengah menghadapi berbagai “serangan” untuk melemahkan lembaga tersebut. Polri menarik sejumlah penyidiknya di KPK menyusul penyidikan kasus dugaan korupsi di tubuh Korps Lalu Lintas Polri. Akibatnya, KPK kini mengalami krisis tenaga penyidik (ikuti topik: KPK Krisis Penyidik). Sementara di parlemen, anggota dewan yang terhormat tengah berupaya merevisi UU KPK yang pada poin revisinya justru mempreteli sejumlah kewenangan KPK (ikuti topik: Revisi UU KPK).

Belum lagi serangan-serangan itu surut, Jumat malam puluhan aparat kepolisian yang dipimpin Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolsian Daerah Bengkulu, Komisaris Besar Dedy Irianto, mendatangi Gedung KPK untuk menangkap salah seorang penyidik terbaik KPK, Kompol Novel Baswedan. Novel dituding terlibat dalam sebuah tindak pidana saat bertugas di Polda Bengkulu pada tahun 2004. Novel adalah penyidik KPK yang memimpin penggeledahan di Gedung Korlantas Polri beberapa waktu lalu.

Tindakan polisi semalam sontak menyulut respons masyarakat di dunia maya. Berbagai kicauaan berisi dukungan terhadap KPK bergemuruh dalam senyap di linimasa. Dukungan moral ini disatukan dalam tagar "saveKPK" dan "presidenkemana". Masyarakat di dunia maya mempertanyakan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyon. Mereka berpendapat, Presiden seharusnya turun tangan untuk menyelesaikan perseteruan yang terjadi di antara dua insitusi hukum di negeri ini.

Situs salingsaling mencatat, sepanjang Jumat kemarin , muncul 39.997 kicauan tercatat di topsy.com dengan tagar "saveKPK". Beberapa akun Twitter selebriti, politisi, serta aktivis di linimasa, turut meramaikan dukungan melalui tagar ini.

Akun @pakbondan menulis, “Kita nyatakan perang terhadap siapa pun (dan atas nama apapun) yang menyerang dan men-teror para penyidik KPK. #SaveKPK”

Akun @febridiansyah berkicau, “Mhn sebarkan berita kehilangan ini ke seluruh penjuru kampung. Presiden yg (katanya) memipin pemberantasan korupsi HILANG.. #saveKPK".

Hal senada juga disuarakan akun @GlenFredly yang menulis, “Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang paling dahsyat kawan..mari selamatkan bangsa ini dgn nurani yg tulus bersama!#SaveKPK”.

Selain tagar "saveKPK", linimasa malam tadi juga diramaikan tagar "presidenkemana". Akun @PheenQ berkicau, "Dear Mr&MrsAlien, Did you kidnap our president? #presidenkemana #SaveKPK"

Akun @redtitian berseru, "Mr.President..are you composing another song, or someting? #presidenkemana #SaveKPK"

Dukungan masyarakat terhadap KPK tidak hanya ditemui di twitter. Di situs change.org ada petisi yang dibuat aktivis anti korupsi Anita Wahid bertajuk "Serahkan Kasus Korupsi POLRI Ke KPK! Hentikan Pelemahan KPK!". Saat tulisan ini dibuat, petisi tersebut telah ditandatangani 8.230 pendukung.

Di Facebok dukungan serupa juga muncul dalam bentuk halaman bertajuk “Save KPK Save Indonesia”. Saat tulisan ini dibuat, halaman tersebut telah mendulang 4.708 like. Foto-foto aksi mendukung KPK di Gedung KPK malam tadi telah diunggah di sana.

Dukungan rakyat

Selain dukungan di dunia maya, dukungan nyata disampaikan sejumlah tokoh dengan mendatangi Gedung KPK menjelang tengah malam. Mereka bergabung bersama sekitar seratusan orang dalam solidaritas antikorupsi. Beberapa tokoh yang terlihat adalah Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Deny Indrayana, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, pakar komunikasi politik Effendi Ghazali, pakar hukum pidana Saldi Isra, pengamat politik Yunarto Wijaya, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Haris Azhar.

Ditemui di Gedung KPK semalam, Anies menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung KPK yang saat ini sedang dilemahkan. "Kita butuhkan dukungan seluruh komponen masyarakat. Tolong, jangan hanya rakyat jelata yang dukung KPK saja. Pejabat dan petinggi negara ini kemana? Ayo dukung KPK," tegas Anies Baswedan.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden Yudhoyono belum perlu turun tangan dalam urusan ini. Menurut Julian, Presiden telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terukur, cepat, dan tepat guna menyelesaikan masalah tersebut. Menko Polhukam, misalnya, telah memerintahkan Kapolri Jenderal Timur Pradopo agar menarik pasukan dari KPK.

Pasukan polisi memang akhirnya undur diri dari KPK. Mereka gagal membawa Novel. Tapi, entah, mereka mundur karena perintah Kapolri atau karena tekanan masyarakat yang bergelora tadi malam baik di dunia nyata maupun dunia maya. Meski ketegangan mereda, Anda masih akan menemukan tagar ini linimasa Anda: #save KPK #presidenkemana.

Ikuti perkembangan kasus ini dalam topik Polisi vs KPK

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

    Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

    Nasional
    Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

    Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

    Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com