Kompol Novel Tembak 6 Orang di Pantai

Kompas.com - 06/10/2012, 02:54 WIB
|
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolsian Daerah Bengkulu, Komisaris Besar Dedy Irianto di Mabes Polri menegaskan, Komisaris Polisi Novel Baswedan adalah tersangka dalam kasus penganiayaan berat terhadap enam orang pencuri sarang burung walet.

Kasus ini terjadi saat Novel pada tahun 2004 menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polda Bengkulu.

Dedy mengatakan, kala itu Novel menembak keenamnya di pinggir Pantai Panjang, Bengkulu. "Enam pencuri sarang burung walet, dibawa ke kantor polisi, diinterogasi, oleh yang bersangkutan kemudian dibawa ke pinggir pantai, di pinggir pantai satu orang diborgol, dijajarkan di situ lalu di tembak," kata Dedy di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (6/10/2012) dini hari.

Selanjutnya, keenam orang itu dilarikan ke rumah sakit, dan satu orang akhirnya meninggal dunia. Novel pun lalu terjerat kasus pembunuhan. "Dia yang menembak pada saat itu," terang Dedy.

Sebelumnya, Bambang Widjojanto, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam konferensi pers di Gedung KPK, Sabtu dinihari menegaskan, bukan Novel yang melakukan penembakan yang dituduhkan tersebut. Namun sebagai Kasat Reskrim, Novel mengambil alih tanggungjawab atas penyimpangan prosedur yang dilakukan anak buahnya. "Untuk itu dia sudah mendapatkan teguran keras, dan kasus ini sudah selesai pada tahun 2004," kata Bambang.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah anggota Polda Bengkulu mendatangi KPK, Jakarta, Jumat (5/10/2012) malam untuk menjemput Kompol Novel yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Satuan Tugas Tim Simulator

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

    "City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

    Nasional
    Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

    Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

    Nasional
    Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

    Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

    Nasional
    Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

    Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

    Nasional
    Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

    Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

    Nasional
    Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

    Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

    Nasional
    Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

    Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

    Nasional
    Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

    Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

    Nasional
    Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

    Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

    Nasional
    Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

    Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

    Nasional
    Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

    Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

    Nasional
    Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

    Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

    Nasional
    Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

    Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

    Nasional
    Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

    Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

    Nasional
    Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

    Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X