Jaga Lambusango, Jaga Kehidupan...
”Pelestarian hutan purba ini perlu terus dilakukan. Seperti hutan lain, Lambusango juga menghadapi ancaman pembalakan liar, perambahan permukiman dan kebun, hingga penambangan,” katanya.
Tahun 2004, OWT mendapatkan pendanaan dari Global Environment Facility untuk memfasilitasi program konservasi hutan Lambusango. Program itu efektif berjalan pada 2005-2008, bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sultra dan Pemerintah Kabupaten Buton.
Salah satu kegiatannya adalah membantu penciptaan dan pengembangan usaha kecil di desa sekitar Lambusango, seperti pengolahan dan pemasaran kacang mete, pertanian rumput laut, pertanian jeruk, dan pengolahan minyak kelapa. ”Ini untuk mengurangi ketergantungan masyarakat dari mengolah hutan,” kata Purwanto.
Pelibatan masyarakat dalam melestarikan hutan juga dilakukan dengan pembentukan Forum Hutan Kemasyarakatan Lambusango (FHKL). FHKL memiliki cabang di setiap desa dan kecamatan yang bersinggungan dengan Lambusango.
La Aete pernah menjadi Koordinator FHKL untuk Kecamatan Lasalimu. ”Forum itu salah satu fungsinya mengawasi hutan dari aktivitas perusakan sekaligus penyadaran kepada pelaku penebangan,” katanya. Sayang, saat program itu berakhir pada tahun 2008, berakhir pula keberadaan forum itu.
Peran serta masyarakat kian dirasakan penting jika melihat minimnya jumlah petugas yang dimiliki BKSDA Sultra untuk menjaga hutan itu. Kompleks hutan Lambusango yang terdiri dari Suaka Margasatwa Lambusango seluas 27.700 hektar dan Cagar Alam Kakenauwe seluas 810 hektar hanya memiliki tiga polisi hutan. Artinya, setiap petugas menjaga areal yang sama luasnya dengan 11.518 lapangan sepak bola setiap hari.
”Setiap tahun, kami mengajukan penambahan petugas. Namun yang dipenuhi pada tahun 2010 hanya satu orang,” kata Kepala BKSDA Sultra Sahulata Yohana.
Terpopuler
Now Trending
