Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejagung Beri Petunjuk Polri Lengkapi Berkas Simulator SIM

Kompas.com - 05/10/2012, 19:13 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengembalikan lima berkas perkara kasus dugaan korupsi simulator SIM dan memberikan petunjuk untuk dilengkapi pada Polri. Berkas yang berada di tangan Polri itu kini berstatus P19 atau belum lengkap.

"Ya, berkas perkaranya dikembalikan ke sana, jadi P19. Kita tunggu saja perkembangan lebih lanjut," ujar Wakil Jaksa Agung Darmono di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (5/10/2012).

Sebelumnya, Polri mulai melimpahkan tiga berkas pada Senin (17/9/2012). Ketiga berkas tersebut untuk tersangka Brigadir Jenderal Didik Purnomo selaku Wakil Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Bendahara Korlantas Polri Kompol Legimo, dan Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto.

Kemudian, menyusul satu berkas atas nama AKBP Teddy Rusmawan selaku panitia lelang, pada Rabu (19/9/2012) dan terakhir berkas untuk Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang pada Senin (24/9/2012). Polri bergerak cepat dalam upaya melengkapi berkas perkara kasus simulator SIM yang juga ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Ditemui terpisah, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Agus Rianto mengatakan, tiga berkas perkara telah diberikan petunjuk untuk dilengkapi pada 28 September 2012, kemudian menyusul dua berkas pada 3 Oktober 2012 lalu.

"Semua berkas perkara P19. Pertama, tiga berkas tanggal 28 September, dua lainnya 3 Oktober 2012," terang Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat. Adapun dalam kasus ini, tiga orang menjadi tersangka oleh KPK dan Polri. Ketiganya yakni Didik Purnomo, Sukotjo, dan Budi.

Di luar itu KPK juga menjerat mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka. Proyek pengadaan simulator roda dua dan roda empat senilai Rp 198,6 miliar itu diduga menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 100 miliar.

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik "Dugaan Korupsi Korlantas Polri"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Nasional
    Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

    Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Nasional
    Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Nasional
    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Nasional
    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com