Kompas.com - 02/10/2012, 21:35 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, sekaligus Hakim Konstitusi, menyatakan, putusan anulir vonis hukuman mati Mahkamah Agung (MA) atas pemilik pabrik narkotika Henky Gunawan tidak mengikat. Pasalnya, putusan MA berbeda dengan MK yang bersifat mengikat.

"Putusan MK kalau sudah diputuskan harus mengikat. Tapi, putusan anulir hukuman mati oleh hakim MA tersebut tetap harus dilihat sebagai bukti baru dan dapat diuji lewat PK (peninjauan kembali)," kata Akil di Gedung MK, Jakarta, Selasa (2/10/2012).

Akil melihat, masih ada celah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) bagi pihak yang tidak puas atas putusan MA tersebut. Selain itu ia melihat, anulir vonis mati itu tidak mempengaruhi konstitusi. Sebab, hukuman mati secara perundang-undangan tetap konstitusional.

Ia menjelaskan, dalam perundang-undangan masih ditemui ketentuan yang mengatur hukuman mati atas pelaku kejahatan berat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme sampai UU No 35 tahun 2009 tentang Anti Narkoba.

"Hukuman mati secara teori perundang-undangan termasuk dalam ranah hukum positif. Hal tersebut membuktikan hukuman mati tidak bertentangan dengan perundang-undangan," tambahnya.

Ia menjelaskan, putusan anulir hukuman mati MA tersebut hanya berdasarkan wacana bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut belum kuat secara hukum mengingat adanya pendapat bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan HAM. Sebab, pelaku kejahatan yang dihukum mati dapat dikatakan telah melakukan kejahatan atas HAM itu sendiri.

Di luar itu, putusan anulir hukuman mati MA dapat berakibat adanya upaya terpidana untuk meringankan hukuman yang diterimanya lewat peninjauan kembali (PK). Secara hukum, hal tersebut tidak adil mengingat hukuman yang diterima terpidana tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Konstitusi, lanjutnya, telah menjamin keadilan dengan vonis terberat yaitu hukuman mati bagi pelaku kejahatan yang mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat.

Sementara itu, Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Djoko Sarwoko menegaskan bahwa anulir hukuman mati Hengky Gunawan tidak dapat diartikan hukuman mati itu melanggar konstitusi. Ia mengatakan bahwa MA masih mempertahankan hukuman mati. Djoko menjelaskan, Indonesia sendiri termasuk 60 negara yang menggunakan hak retensi untuk pidana mati di antara 120 negara.

"Mahkamah Konstitusi kan juga menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Di negara tetangga memperlakukan pidana mati. Nanti kalau tidak ada hukuman mati, semua penjahat lari ke Indonesia," ucap Djoko Sarwoko.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menganulir vonis mati bagi pemilik pabrik narkotika Henky Gunawan. Dalam putusan Peninjauan Kembali (PK), Hengky hanya dihukum 15 tahun penjara dengan alasan hukuman mati melanggar konstitusi. Putusan ini dijatuhkan oleh Imron Anwari selaku ketua majelis dengan Achmad Yamanie dan Prof Dr Hakim Nyak Pha selaku anggota.

Perkara bernomor 39 K/Pid.Sus/2011 menganulir putusan kasasi MA sebelumnya yang menghukum mati Henky. "Hukuman mati bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 UUD 1945 dan melanggar Pasal 4 UU No 39/1999 tentang HAM," demikian bunyi PK dari website MA, Selasa (2/10/2012).

"Dengan adanya klausul tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapa pun sesuai pasal 4 UU No 39/1999 tentang HAM, dapat diartikan sebagai tidak dapat dikurangi, dan diabaikan oleh siapa pun termasuk dalam hal ini oleh pejabat yang berwenang sekalipun, tidak terkecuali oleh putusan hakim/putusan pengadilan," tegas majelis hakim secara bulat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Janji Perjuangkan RUU Perlindungan PRT yang Sudah 18 Tahun Mandek di DPR

PKS Janji Perjuangkan RUU Perlindungan PRT yang Sudah 18 Tahun Mandek di DPR

Nasional
Jala PRT Sebut Perlindungan Negara Terhadap Pembantu Rumah Tangga Masih Kurang

Jala PRT Sebut Perlindungan Negara Terhadap Pembantu Rumah Tangga Masih Kurang

Nasional
Panglima Minta Penegakan Kasus TWP AD Dilakukan Cepat dan Teliti

Panglima Minta Penegakan Kasus TWP AD Dilakukan Cepat dan Teliti

Nasional
Indonesia Dorong Kebijakan Penyelesaian Pandemi Covid-19 dalam Presidensi G-20

Indonesia Dorong Kebijakan Penyelesaian Pandemi Covid-19 dalam Presidensi G-20

Nasional
Kejagung Gelar Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia Pekan Depan

Kejagung Gelar Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia Pekan Depan

Nasional
Kasus Omicron Cenderung Tak Bergejala, Kemenkes Imbau Warga Tetap Taat Prokes

Kasus Omicron Cenderung Tak Bergejala, Kemenkes Imbau Warga Tetap Taat Prokes

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Jadi 748, Sebanyak 155 Transmisi Lokal

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Jadi 748, Sebanyak 155 Transmisi Lokal

Nasional
Waspada Kenaikan Kasus Covid-19 Sepekan Terakhir akibat Varian Omicron

Waspada Kenaikan Kasus Covid-19 Sepekan Terakhir akibat Varian Omicron

Nasional
BPOM: Ada Kemungkinan Molnupiravir Didistribusikan di Apotek

BPOM: Ada Kemungkinan Molnupiravir Didistribusikan di Apotek

Nasional
Cara Dapatkan Vaksinasi Booster bagi Warga Non-lansia

Cara Dapatkan Vaksinasi Booster bagi Warga Non-lansia

Nasional
UPDATE 15 Januari: 84,45 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

UPDATE 15 Januari: 84,45 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.054 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.054 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 15 Januari: 277.856 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 0,54 Persen

UPDATE 15 Januari: 277.856 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 0,54 Persen

Nasional
Kasus Baru Covid-19 di Indonesia Kembali Tembus 1.000 Setelah 3 Bulan

Kasus Baru Covid-19 di Indonesia Kembali Tembus 1.000 Setelah 3 Bulan

Nasional
UPDATE 15 Januari: Ada 4.345 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 Januari: Ada 4.345 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.