Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Ada Oknum Komisi III yang Ingin Bubarkan KPK

Kompas.com - 02/10/2012, 11:42 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengakui, ada beberapa rekannya di Komisi III DPR yang ingin melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, kata Ruhut, ada anggota Komisi III DPR yang ingin membubarkan KPK.

"Jadi sudah ada beberapa oknum Komisi III berusaha bujuk saya. Mereka katakan ke saya, 'Bang, KPK ini ibarat memelihara anak macan'. Bahkan dibilang kalau perlu KPK enggak ada," kata Ruhut di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa ( 2/10/2012 ).

Hal itu dikatakan Ruhut ketika dimintai tanggapan rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam draf revisi UU KPK usulan Komisi III DPR, kewenangan penuntutan di KPK akan dihilangkan dan akan dibuat mekanisme penyadapan. Usulan itu dinilai hendak melemahkan KPK.

Ruhut mengatakan, beberapa oknum Komisi III DPR itu resah atas kerja KPK yang terus menyasar anggota Dewan. Menurut Ruhut, dirinya mengatakan tak perlu takut terhadap KPK jika merasa bersih.

Namun, Ruhut tak mau menyebut identitas politisi tersebut ataupun asal fraksinya. Hanya saja, dia mengakui ada pula yang berasal dari fraksinya.

"Kawan-kawan saya memang ada (ingin lemahkan KPK). Tapi, saya enggak ada urusan," ucap dia.

Ruhut mengaku juga tahu siapa yang mengusulkan substansi draf RUU KPK yang masuk ke Badan Legislasi DPR. Lagi-lagi Ruhut tak mau mengungkapkan siapa saja yang berinisiatif atas draf itu. Mantan artis itu hanya mengklaim dirinya yang selalu menolak revisi UU KPK.

"Reformasi itu lahir karena kita sadar betul ulah koruptor, rakyat menjadi miskin. Kenapa setelah berjalan sudah ada yang ingin mengutik UU KPK? Saya di Komisi III dan di mana pun selalu menolak. Kalau kita ingin otak-atik KPK, ingat, KPK ibarat anak gadis yang sangat dicintai rakyat. Jangan main-main dengan rakyat," pungkas Ruhut.

Berita terkait revisi UU KPK dapat diikuti dalam topik "Revisi UU KPK"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Nasional
    Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

    Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Nasional
    Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Nasional
    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Nasional
    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com