Revisi UU KPK Bentuk Penghinaan Parlemen

BATAM, KOMPAS.com — Upaya sejumlah anggota DPR memaksakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dinilai sebagai penghinaan terhadap parlemen, apalagi revisi itu lebih banyak berisi poin-poin yang melemahkan KPK.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Selasa (25/9/2012) di Batam, Kepulauan Riau, mengatakan, KPK sebagai pengguna tidak melihat celah untuk merevisi undang-undang (UU) itu. Sudah dua periode UU itu dipakai, dan selama ini tidak pernah dipermasalahkan. "Namun, sekarang sejumlah pihak berusaha keras merevisi UU itu," ujarnya.

Sejumlah pihak diduga keras berusaha merevisi itu, sebagai bentuk perlawanan sepak terjang KPK selama ini. "ICW mensinyalir sejumlah anggota DPR gerah dengan KPK. Mereka berusaha membalasnya, dengan berupaya mengurangi kewenangan KPK lewat ide revisi undang-undang," kata Busyro.

Mereka memanfaatkan posisinya sebagai pembuat UU untuk mengajukan usulan revisi. "Jika benar, itu tergolong penghinaan terhadap parlemen. Itu ada sanksinya," ujarnya.