Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Malaysia Meneror WNI

Kompas.com - 13/09/2012, 16:05 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dinilai tidak boleh menganggap remeh kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) hingga tewas oleh kepolisian Malaysia. Pasalnya, kasus penembakan WNI di Malaysia sudah berkali-kali terjadi.

"Penembakan lima orang ini bukan perkara main-main. Artinya, kalau kita bicara yang ditembak lima orang, seperti ada kesengajaan dan sistemik. Masak sampai lima orang yang ditembak, kan aneh," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/9/2012), menyikapi penembakan lima WNI di Malaysia.

Mahfudz menduga ada upaya sistemik oleh pemerintah Malaysia melalui aparat keamanan untuk membuat teror kepada WNI di Malaysia. Aparat keamanan, kata dia, memakai dalil melakukan kriminal untuk melakukan penembakan terhadap WNI.

"Karena (penembakan) pada warga Malaysia jarang terjadi. Kasus ini berulang dan tidak pernah ada penyelesaian. Maka Indonesia harus menindak tegas," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Mahfudz menambahkan, penyelesaian perkara ini bukan lagi di level duta besar. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, menurut dia, yang harus berbicara dengan pemerintah Malaysia. Selain menyampaikan protes keras, harus dibentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki penembakan itu.

Seperti diberitakan, empat warga Batam, Kepulauan Riau, dan seorang warga asal Madura, Jawa Timur, menjadi korban penembakan polisi Malaysia. Keluarga salah seorang korban, Sofyan Hamid (24), mengatakan, lima WNI itu adalah Jony alias M Sin (35), Osnan (37), Hamid, Diden, dan Mahno.

Kecuali Mahno, semua korban tinggal di kawasan Bengkong Pertiwi, Batam. Adapun Mahno berasal dari Madura yang sudah lama menetap di Ipoh, Negara Bagian Perak, Malaysia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com