Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDIP Larang Sementara Anggotanya Kunker ke LN

Kompas.com - 11/09/2012, 17:37 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyetujui penghentian sementara (moratorium) kunjungan kerja para wakil rakyat sebagai akibat dari adanya wakil rakyat yang berwisata saat kunjungan kerja di Denmark dan Turki membahas RUU PMI. Sebab itu, PDIP meminta para anggota dewan di bawah naungannya untuk tidak perlu ikut serta kunjungan kerja ke luar negeri yang dirasa tidak perlu. Moratorium tersebut berlaku hingga PDIP telah benar-benar introspeksi dan retrospeksi diri.

"Teman-teman PDIP di DPR tidak perlu ikut serta kunjungan kerja ke luar negeri kalau itu tidak benar-benar perlu. Suara rakyat yang menolak kunjungan kerja diterima oleh kami (PDIP) sebagai introspeksi diri. Pelarangan kunjungan kerja itu berlaku hingga kami sudah benar-benar introspeksi,"ujar ketua Fraksi PDIP Puan Maharani di gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/9/2012).

Puan menjelaskan, anggota dewan PDIP tetap diperbolehkan muhibah dan pertukaran antar parlemen. Tapi, jika hal tersebut menyangkut kunjungan kerja maka PDIP tidak mengizinkannya. Puan menegaskan, yang PDIP putuskan adalah bentuk introspeksi dan retrospeksi partai sebagai akibat dari semangat penghematan anggaran.

"Di luar itu, mitra terkait (pemerintah) juga harus diawasi kalau sedang kunjungan kerja di luar negeri. Pemerintah harus sama-sama mengedepankan efisiensi anggaran," tambahnya.

Puan menyoroti pengeluaran pemerintah dalam kunjungan kerja memang lebih besar dari para wakil rakyat. Namun, intinya, segala pihak harus mengedepankan konsistensi dalam menghemat anggaran agar dapat terserap dengan baik untuk kesejahteraan rakyat. Meskipun demikian, Puan meminta para anggota dewan dari PDIP untuk dapat melakukan pengawasan anggaran dan hasil kunjungan kerja pemerintah yang besar tersebut.

Hal senada diungkapkan Ismayanti, anggota badan anggaran (Banggar) dari fraksi PDIP. Dia menyatakan bahwa fraksi PDIP sudah menyampaikan kepada pemerintah untuk efisien dalam merencanakan anggaran kunjungan kerja. Menurutnya, perjalanan dinas yang menghamburkan anggaran harus dieliminir.

Pemerintah, lanjut Ismayanti, harus melakukan introspeksi diri seperti yang sedang dilakukan PDIP dalam menyikapi kunjungan kerja para wakil rakyat. "Pemerintah jangan hanya bilang kekurangan fasilitas tapi menghamburkan duit dengan melakukan kunjungan kerja juga. Kami minta kunjungan kerja pemerintah untuk di-breakdown biar semua komisi paham. Harus ada pembelajaran diri. Semua layak untuk introspeksi," ujar Ismayanti.

Seperti diberitakan sebelumnya, kunjungan kerja anggota Baleg ke Denmark dan Turki ini memang mendapatkan sorotan sejak awal keberangkatan. Agenda kunjungan untuk mengkaji logo Palang Merah dinilai bisa dilakukan tanpa harus melakukan kunjungan kerja. Anggaran yang dihabiskan mencapai Rp 1,3 miliar, berdasarkan data yang dirilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), dengan rincian alokasi anggaran ke Denmark sebesar Rp 666 juta dan alokasi ke Turki sebesar Rp 636 juta.

Selain itu, di tengah kunjungan kerjanya, beredar pula foto serombongan pria berbaju batik yang diduga anggota DPR tengah mengikuti "Canal Tour" di Kopenhagen , Denmark. Kompas.com menerima foto itu melalui surat elektronik dari seorang pembaca, warga negara Indonesia, yang tengah berada di Denmark. Menurut pembaca yang minta tak disebut namanya itu, foto tersebut diambil pada tanggal 5 September 2012. Ia meminta Kompas.com untuk mengonfirmasi kebenaran bahwa orang-orang dalam foto itu adalah anggota DPR.

Pengamatan Kompas.com, berdasarkan foto yang dikirimkannya, pria berkumis memakai kacamata yang duduk di tengah rombongan mirip Djamal Aziz dari Fraksi Partai Hanura. Sementara pria berkaca mata hitam (duduk di pinggir) yang tengah menghadap pria berbatik biru mirip Dimyati Natakusuma dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Selain itu, pria yang duduk di jajaran paling depan dan tengah menengok ke belakang (berbatik coklat) mirip Bochori Yusuf dari Fraksi Partai keadilan Sejahtera. Ketiga nama di atas masuk dalam daftar anggota Baleg yang bertolak ke Denmark.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com