Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Idrus: Politik Jangan Lebih Kuat di Kasus Century

Kompas.com - 11/09/2012, 17:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Panitia Khusus Hak Angket Bank Century Idrus Marham menilai sebaiknya tim pengawas (timwas) Century fokus pada pengawasan penanganan kasus di institusi penegak hukum, khususnya di Komisi Pemberantasan Korupsi. Timwas, kata Idrus, jangan terlalu mempolitisasi perkara itu.

"Jangan sampai nuansa politiknya itu lebih kuat dari nuansa hukumnya. Kalau berangkat dari KPK, berarti nuansa hukum yang kuat. Kita ingin semua ini cepat selesai," kata Idrus di Gedung Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/9/2012).

Hal itu dikatakan Idrus ketika dimintai tanggapan langkah Timwas Century yang memanggil mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan Ketua KPK Antasari Azhar, Rabu (12/9/2012) besok. Keduanya akan dimintai keterangan terkait apa yang diketahui mengenai bailout Bank Century.

Idrus menilai tak masalah jika pemanggilan keduanya untuk menambah data timwas. Hanya saja, kata dia, konsentrasi timwas jangan pada pemanggilan itu. Sebaiknya, timwas memanggil KPK untuk mempertanyakan perkembangan penanganan kasus Century.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, KPK juga harus memberikan kepastian mengenai perkara Century. Jika disebut ada indikasi korupsi, kata dia, maka KPK harus menuntaskan dengan menjerat semua yang terlibat. Idrus menilai, dari hasil pengusutan di pansus, cukup kuat untuk meningkatkan perkara itu ke tahap penyidikan.

"Kalau memang tidak ada indikasi, ya itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi jangan ini dibiarkan terlalu lama lalu rakyat lupa. Tidak bisa seperti itu. Jadi harus ada kepastian," pungkas Idrus.

Seperti diberitakan, hingga saat ini KPK belum meningkatkan perkara Century ke tahap penyidikan. Untuk mendorong KPK, timwas lalu memanggil JK dan Antasari. Timwas akan mengkonfirmasi mengenai pengakuan adanya data baru tentang Century.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com