Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkarnaen Akan Lakukan Pembuktian Terbalik

Kompas.com - 07/09/2012, 15:17 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus dugaan penerimaan suap proyek Al Quran dan laboratorium Kementerian Agama Zulkarnaen Djabar mengaku tidak takut melakukan pembuktian terbalik. Pengacara Zulkarnaen, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya ingin membuktikan secara terbalik semua sangkaan yang dituduhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada kliennya.

"Saya sudah sepakat dengan klien untuk melakukan pembuktian terbalik yang selama ini ditakuti orang. Kami tidak takut. Jadi, kalau ada satu sangkaan ya kita ingin membuktikan sebaliknya," kata Yusril, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (7/9/2012), di sela-sela pemeriksaan Zulkarnaen.

Yusril dan Zulkarnaen akan melakukan pembuktian terbalik yang selama ini, menurutnya belum pernah dilakukan. Meski secara hakikat pembuktian terbalik itu baru dilakukan dalam proses persidangan di pengadilan, Yusril mengatakan, langkah tersebut bisa juga dilakukan selama proses pemeriksaan di KPK.

"Itu kami lakukan seperti itu karena perlu diingat, yang perlu dilakukan adalah pembuktian kebenaran materiil. Jadi fakta, bukti harus kuat untuk dibawa ke pengadilan," ujar mantan Menteri Kehakiman itu.

KPK menetapkan Zulkarnaen dan putranya, Dendy Prasetya sebagai tersangka karena diduga menerima suap lebih dari Rp 4 miliar terkait penganggaran proyek Al Quran dan laboratorium Kementerian Agama. Zulkarnaen dijerat dalam kapasitasnya selaku anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus anggota Badan Anggaran DPR.

Adapun, Dendy dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta. Sejak pagi tadi, KPK memeriksa Zulkarnaen sebagai tersangka. Pemeriksaan Zulkarnaen hari ini merupakan yang pertama sejak politikus Partai Golkar itu ditetapkan KPK sebagai tersangka Juni lalu. Kemungkinan, Zulkarnaen akan ditahan KPK seusai pemeriksaan perdananya ini. Terkait kemungkinan ditahan, Yusril mengatakan kliennya siap akan segala risiko.

"Kami berharap mudah-mudahan tidak terjadi karena memang kooperatif. Kemudian juga tidak ada upaya untuk melarikan diri," ujar Yusril.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com