Kompas.com - 06/09/2012, 06:24 WIB
|
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Sidang perdana tersangka dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games dan pengadaan alat laboratorium di beberapa universitas negeri, Angelina Sondakh, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta (Pengadilan Tipikor Jakarta), Kamis (6/9/2012), menjadi momentum yang tepat bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membidik keterlibatan anggota Badan Anggaran DPR atau Banggar DPR.

Pasalnya, kasus dugaan suap yang melibatkan Angie berkaitan erat dengan pembahasan anggaran bagi Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Olahraga (Kemenpora) yang membuka peluang atas keterlibatan Badan Anggaran DPR, tergantung pada yang disajikan saksi dalam persidangan Angie.

"Yang diusut KPK berkaitan dengan pembahasan anggaran di Kemendiknas dan Kemenpora. Pengembangan kasus (yang melibatkan Banggar DPR) juga bisa terjadi tergantung pada ditemukannya dua alat bukti yang cukup. Selain itu, pengembangan (keterlibatan Banggar) dari perkara yang melibatkan AS (Angelina Sondakh) tergantung pada persidangan Anggie. Di situ (Persidangan Angie), KPK akan menelisik apakah AS sendiri atau ada pihak lain yang terkait. Sekecil apa pun keterangan saksi pasti akan dikembangkan KPK," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi, di kantornya, Rabu (5/9/2012) malam.

Johan mengungkapkan, KPK juga akan menetapkan tersangka baru berdasarkan pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka Angie.

Bola panas dari perkembangan kasus Angie mulai menarik ketika diumumkannya hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berkaitan dengan kasus yang menjerat Angie sebagai tersangka. Aliran uang suap untuk anggota Banggar termasuk oknum pimpinan Banggar diperkuat oleh bukti yang dikumpulkan KPK saat proses pemeriksaan saksi atau laporan hasil analisis (LHA) dari PPATK soal aliran panas anggota Banggar yang diterima sejak Juni lalu.

Mengenai LHA PPATK, Johan mengungkapkan, KPK akan terus mencocokkannya dengan keterangan saksi ataupun terdakwa di persidangan. "Kasus ini dalam menetapkan tersangka tidak berhenti di AS (Angelina Sondakh). Nanti pada persidangan Angie akan dilihat fakta-fakta baru bagi KPK untuk mengembangkan kasus dari saksi maupun terdakwa. Kalau itu didukung bukti yang kuat, maka KPK akan segera menindaklanjutinya," tambahnya.

Kasus yang menjerat Angelina ini merupakan pengembangan penyidikan kasus suap wisma atlet SEA Games yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Dalam persidangan Nazaruddin, terungkap bahwa Angelina diduga ikut menikmati uang korupsi proyek wisma atlet dan proyek olahraga di Hambalang.

KPK sendiri telah menemukan 16 aliran dana mencurigakan ke Angie yang nilainya miliaran rupiah. Aliran uang itu diduga terkait proyek pembangunan sarana dan prasarana 16 universitas di Indonesia. Satu per satu pimpinan universitas yang diduga terkait masalah itu sudah diperiksa sebagai saksi Angelina. Pimpinan universitas yang sudah diperiksa KPK antara lain Rektor Institut Pertanian Bogor Herry Suhardiyanto, Rektor Universitas Haluoleo Sulawesi Tenggara Usman Rianse, Rektor Universitas Tadulako Muhammad Basir, Rektor Universitas Pattimura HPB Tetelepta, dan Rektor Universitas Nusa Cendana Frans Umbu Datta.

Selain itu, KPK memeriksa Nazaruddin dan pihak terkait lainnya sebagai saksi Angelina. Seusai diperiksa beberapa waktu lalu, Nazaruddin mengungkapkan bahwa Angelina mendapat uang Rp 5,5 miliar dari tiga universitas, yakni Universitas Tadulako, Universitas Haluoleo, dan Universitas Cendana. Sebagian uang tersebut, kata Nazaruddin, digunakan untuk mencetak kalender bergambar Anas Urbaningrum.

Nazaruddin seusai diperiksa KPK juga pernah mengatakan bahwa mantan pimpinan Banggar DPR, Mirwan Amir, memerintahkan Angelina mengatur proyek pengadaan sarana dan prasarana 16 universitas di Kementerian Pendidikan Nasional. "Kalau Angelina itu yang melapor, itu langsung ke Mirwan Amir," kata Nazaruddin.

Ia menambahkan, Mirwan selaku unsur pimpinan Banggar DPR mengurus belanja pusat terkait pendidikan. Menurut dia, Mirwan juga mendapat jatah fee dari proyek ini. Dalam sejumlah kesempatan, Mirwan membantah tudingan Nazaruddin itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PBHI: Kasus Brigadir J Jangan Jadi Ajang Politik Kelompok Internal Polri

    PBHI: Kasus Brigadir J Jangan Jadi Ajang Politik Kelompok Internal Polri

    Nasional
    Setara Institute: Proses Hukum maupun Etik terhadap Polisi yang Diduga Terlibat Kematian Brigadir J mesti Terbuka

    Setara Institute: Proses Hukum maupun Etik terhadap Polisi yang Diduga Terlibat Kematian Brigadir J mesti Terbuka

    Nasional
    Tanggal 18 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 18 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Beda Paminal dan Provos

    Beda Paminal dan Provos

    Nasional
    Kejagung Bidik Aset Surya Darmadi di Luar Negeri

    Kejagung Bidik Aset Surya Darmadi di Luar Negeri

    Nasional
    Prabowo Kembali Puji Jokowi, Kali Ini Soal 'Team Work'

    Prabowo Kembali Puji Jokowi, Kali Ini Soal "Team Work"

    Nasional
    Selain di Jambi, Densus 88 Juga Tangkap 3 Terduga Teroris di Jakarta dan Sumsel

    Selain di Jambi, Densus 88 Juga Tangkap 3 Terduga Teroris di Jakarta dan Sumsel

    Nasional
    JPPR Nilai Antusiasme Publik Bentuk Partai Belum Diimbangi Keseriusan Bangun Jaringan

    JPPR Nilai Antusiasme Publik Bentuk Partai Belum Diimbangi Keseriusan Bangun Jaringan

    Nasional
    UPDATE 16 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,10 Persen

    UPDATE 16 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,10 Persen

    Nasional
    Diretas “Indian Cyber Mafia”, Situs Web Kostrad Kini dalam Perbaikan

    Diretas “Indian Cyber Mafia”, Situs Web Kostrad Kini dalam Perbaikan

    Nasional
    Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah di Jambi

    Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah di Jambi

    Nasional
    UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

    UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

    Nasional
    ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

    ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

    Nasional
    Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

    Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

    Nasional
    Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

    Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.