Kompas.com - 04/09/2012, 02:13 WIB
EditorI Made Asdhiana

PALEMBANG, KOMPAS.com — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo mengatakan, peralatan perang sekarang ini sudah banyak yang berusia tua sehingga tidak efektif lagi digunakan. "Bahkan ada tank yang umurnya lebih tua, yakni pengadaan tahun 1954," kata KSAD saat ramah tamah dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Senin (3/9/2012) malam.

Ramah tamah tersebut dihadiri langsung Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan Kepala Polda Sumatera Selatan Irjen (Pol) Dikdik Mulyana A Mansyur.

Lebih lanjut, KSAD mengatakan, saat melaksanakan peninjauan latihan bersama di Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, lalu, peralatan yang digunakan jauh tertinggal. Oleh karena itu, KSAD berupaya agar peralatan tersebut diganti dengan yang terbaik.

Bahkan, TNI AD telah membeli peralatan yang lebih canggih dari luar negeri, dan nantinya Kodam II/Sriwijaya akan mendapatkannya. "Peralatan canggih sangat mendukung kekuatan prajurit sehingga itu perlu dimaksimalkan," kata Pramono.

Begitu juga sarana transportasi, Kodam II/Sriwijaya akan mendapatkan bantuan helikopter.

Dalam kesempatan itu KSAD juga berharap agar prajurit TNI dan Polri serta masyarakat harus selalu kompak sehingga kondisi keamanan akan selalu tercipta.

Gubernur Alex Noerdin menyambut baik kehadiran KSAD di Provinsi Sumatera Selatan karena hal itu sebagai kehormatan bagi masyarakat Sumatera Selatan. Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menjelaskan tentang potensi daerah Sumatera Selatan yang cukup kaya akan sumber daya alam.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Nasional
Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Nasional
Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Nasional
Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Nasional
PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Nasional
Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

Nasional
Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Nasional
Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.