Jika Tak Sepakat, Polri Diminta Lepas Kasus Korlantas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian diminta bersikap arif dengan melepas penanganan kasus dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas Polri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi jika tidak ada kesepakatan kedua pihak nantinya. Langkah itu dinilai untuk memenuhi harapan masyarakat.

"Ini untuk kepentingan yang lebih luas," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat ketika rapat kerja dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, di Gedung Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2012).

Rencananya, Komisi III akan menggelar rapat dengan Kapolri dan pimpinan KPK pekan depan untuk membahas sengketa penanganan kasus dugaan korupsi simulator surat izin mengemudi (SIM). Hingga saat ini, keduanya masih bersama-sama menyidik perkara itu.

Dalam rapat, Kapolri tak menjawab pernyataan Martin. Secara terpisah, Kepala Bareskrim Polri Komjen Sutarman mengatakan, pihaknya terus menyidik perkara itu. Sebanyak 25 saksi telah diperiksa. Dalam waktu dekat, kata dia, penyidik akan memeriksa vendor penyuplai barang.

"Itu kan peralatan simulator bukan hanya kerangkanya saja. Tapi ada elektroniknya, ada komputernya, dan lain-lain. Ada 40 lebih vendor yang terkait simulator ini," kata Sutarman.

Seperti diberitakan, polemik sengketa kewenangan muncul setelah Polri menetapkan lima tersangka dalam perkara itu. Tiga diantaranya juga telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Ketiganya yakni, Wakil Kepala Korlantas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek.

Dua lainnya adalah pemenang tender yakni, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto dan saksi kunci dalam perkara itu, yakni Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukoco S Bambang.

Perbedaannya, KPK juga menjerat Djoko selaku Kepala Korlantas saat itu. Adapun Polri juga menjerat bendahara Korlantas Kompol berinisial LGM.

Hakim Mahkamah Konstitusi Mohamad Alim dalam sidang gugatan terkait perkara itu menilai substansi Pasal 50 ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sudah diatur dengan jelas bahwa penyidikan perkara dugaan korupsi Korlantas Polri jelas berada di tangan KPK.