1.500 Personel Amankan Kedatangan Hillary Clinton

Kompas.com - 03/09/2012, 16:55 WIB
|
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, mengatakan, pihaknya mengerahkan sekitar 1.500 personel gabungan TNI dan Polri untuk mengamankan kedatangan Hillary Clinton ke Jakarta, Senin (3/9/2012) sore ini. Pola pengamanan tidak ada yang khusus, hanya disamakan layaknya tamu-tamu negara pada umumnya.

"Untuk jumlah petugas yang diturunkan ada sekitar 1.500 orang. Ini gabungan," kata Rikwanto, Senin, di Mapolda Metro Jaya.

Rikwanto mengatakan, pengamanan akan dilakukan mulai dari Bandara Halim Perdana Kusuma hingga ke tempat-tempat yang akan dikunjungi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat tersebut. Menurut dia, tidak ada pengamanan khusus yang dilakukan kepada Hillary meski aksi terorisme terjadi di Solo, Jawa Tengah.

"Tidak ada yang khusus, disamakan dengan pengamanan tamu negara lainnya. Itu (aksi teror) kami jadikan masukan, karena setiap tamu negara wajib perlancar acaranya. Yang jelas tamu negara luar negeri, diamankan dan dijaga dari perpindahan satu tempat ketempat yang lain, untuk pergi kemana saja itu fleksibel tergantung jadwal," ujar Rikwanto lagi.


Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Wahyono mengatakan, untuk kendatangan Hillary Clinton pihaknya tidak akan memberlakukan rekayasa lalu lintas. Penglihan arus lalu lintas akan dilaksanakan jika situasi jalanan Ibu Kota tidak memungkinkan lagi bisa dilewati.

"Tidak ada pengalihan arus. Kami hanya menjaga untuk patroli arusnya. Penglihan arus hanya melihat situasi saja," kata Wahyono.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

    Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

    Nasional
    Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

    Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

    Nasional
    Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

    Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

    Nasional
    Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

    Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

    Nasional
    Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

    Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

    Nasional
    MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

    MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

    Nasional
    Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

    Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

    Nasional
    Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

    Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

    Nasional
    Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

    Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

    Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

    Nasional
    Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

    Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

    Nasional
    Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

    Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

    Nasional
    Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

    Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

    Nasional
    Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

    Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

    Nasional
    Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

    Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X