Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Sepantasnya Mengundurkan Diri

Kompas.com - 27/08/2012, 06:34 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak mencopot Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo menyusul berbagai tindakan kekerasan selama kepemimpinannya.

Terakhir, peristiwa penyerangan, pembunuhan, hingga pembakaran pemukiman Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur.

"Dia (Timur) terbukti gagal. Kalau tidak dicopot, sudah sepantasnya dia mengundurkan diri," kata Rumadi Ahmad, Koordinator Program the Wahid Institute di Jakarta, Senin (27/8/2012).

Sebelumnya, kelompok Syiah diserang oleh sekelompok massa tak dikenal di Desa Karang Gayam, Sampang. Satu orang tewas dan enam orang terluka akibat penyerangan itu. Sebanyak 37 rumah dibakar. Akibatnya, warga dari kelompok Syiah terpaksa mengungsi.

Rumadi menilai kepolisian tidak lagi kecolongan terkait peristiwa itu, namun sudah merupakan kegagalan kepolisian dalam melindungi warga negara. Selama ini, kata dia, aparat keamanan justru menjadi pelindung pelaku kekerasan dan mengorbankan orang yang sudah menjadi korban.

"Hal ini bukan hanya tanggungjawab Suryadharma Ali sebagai menteri agama, tapi tanggungjawab SBY yang hanya berpidato manis, namun kenyataannya yang terjadi jauh dari yang dipidatokan," kata Rumadi.

Rumadi berpendapat, peristiwa di Sampang bukan lagi perbedaan keyakinan antara Sunni dan Syiah. Namun, ada persoalan sosial yang jauh lebih rumit. Persoalan itu selama ini tak terjembatani dalam proses penyelesaian.

"Tokoh-tokoh agama harus segera mengambil peran untuk meredakan situasi dan jangan justru membuat pernyataan yang bisa memanaskan situasi," pungkas Rumadi.

Seperti diberitakan, penyerangan terhadap kelompok Syiah di Sampang merupakan kali kedua, dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Aksi yang sama juga pernah terjadi pada tanggal 29 Desember 2011.

Ketika itu, pesantren Misbahul Huda Pimpinan Ustad Tajul Muluk, berikut rumah, mushalla dan madrasahnya juga diserang sekelompok massa tak dikenal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com