Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Sepantasnya Mengundurkan Diri

Kompas.com - 27/08/2012, 06:34 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak mencopot Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo menyusul berbagai tindakan kekerasan selama kepemimpinannya.

Terakhir, peristiwa penyerangan, pembunuhan, hingga pembakaran pemukiman Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur.

"Dia (Timur) terbukti gagal. Kalau tidak dicopot, sudah sepantasnya dia mengundurkan diri," kata Rumadi Ahmad, Koordinator Program the Wahid Institute di Jakarta, Senin (27/8/2012).

Sebelumnya, kelompok Syiah diserang oleh sekelompok massa tak dikenal di Desa Karang Gayam, Sampang. Satu orang tewas dan enam orang terluka akibat penyerangan itu. Sebanyak 37 rumah dibakar. Akibatnya, warga dari kelompok Syiah terpaksa mengungsi.

Rumadi menilai kepolisian tidak lagi kecolongan terkait peristiwa itu, namun sudah merupakan kegagalan kepolisian dalam melindungi warga negara. Selama ini, kata dia, aparat keamanan justru menjadi pelindung pelaku kekerasan dan mengorbankan orang yang sudah menjadi korban.

"Hal ini bukan hanya tanggungjawab Suryadharma Ali sebagai menteri agama, tapi tanggungjawab SBY yang hanya berpidato manis, namun kenyataannya yang terjadi jauh dari yang dipidatokan," kata Rumadi.

Rumadi berpendapat, peristiwa di Sampang bukan lagi perbedaan keyakinan antara Sunni dan Syiah. Namun, ada persoalan sosial yang jauh lebih rumit. Persoalan itu selama ini tak terjembatani dalam proses penyelesaian.

"Tokoh-tokoh agama harus segera mengambil peran untuk meredakan situasi dan jangan justru membuat pernyataan yang bisa memanaskan situasi," pungkas Rumadi.

Seperti diberitakan, penyerangan terhadap kelompok Syiah di Sampang merupakan kali kedua, dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Aksi yang sama juga pernah terjadi pada tanggal 29 Desember 2011.

Ketika itu, pesantren Misbahul Huda Pimpinan Ustad Tajul Muluk, berikut rumah, mushalla dan madrasahnya juga diserang sekelompok massa tak dikenal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Nasional
    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Nasional
    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Nasional
    Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

    Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

    Nasional
    Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

    Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

    Nasional
    KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

    KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

    Nasional
    Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

    Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

    Nasional
    KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

    KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

    Nasional
    Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

    Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

    Nasional
    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    Nasional
    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    Nasional
    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Nasional
    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Nasional
    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    Nasional
    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com