Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Irjen Djoko Akan Kooperatif dengan KPK

Kompas.com - 24/08/2012, 15:01 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Inspektur Jenderal Djoko Susilo mengaku akan kooperatif jika dipanggil untuk pemeriksaan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikannya di sela-sela pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik tindak pidana korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jumat (24/8/2012).

"Akan kooperatif (dengan) pemanggilan KPK," kata Djoko setelah keluar dari gedung Bareskrim untuk menjalani shalat Jumat. "Masih proses hukum. Akan kooperatif. Masih dalam proses," lanjutnya.

Namun, ia bungkam saat ditanya mengenai tuduhan suap terhadap dirinya dalam kasus pengadaan simulator surat izin mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

Djoko yang mengenakan pakaian safari abu-abu tiba di Gedung Bareskrim Polri pukul 08.55. Tampak hadir beberapa kuasa hukumnya, antara lain Dion Pongkor, Hero Anthony, dan Jan Situmorang.

Djoko ditetapkan tersangka oleh Komisi KPK pada 27 Juli 2012. Ia diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan orang lain. Kasus yang menimpa Djoko terjadi saat ia menjabat sebagai Kepala Korlantas Polri. Ia diduga menerima aliran dana miliaran rupiah dari pihak pemenang tender, yaitu Budi Susanto yang merupakan direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA). Uang untuk Djoko diberikan Budi melalui Sukotjo S Bambang, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) yang menjadi subkontraktor proyek tersebut. Budi dan Sukotjo juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com