FITRA: Rakyat Berhak Tahu Anggaran Open House Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Ucok Sky Khadafi mengatakan, rakyat berhak dan layak mengetahui anggaran sebesar Rp 1,5 miliar untuk open house Hari Raya Idul Fitri 1433 H di Istana Kepresidenan.

"FITRA pantas mengumumkan anggaran open house Istana menelan 1,5 miliar rupiah karena yang dipakai sebagai anggaran open house itu berasal dari anggaran publik (APBN), di mana prosesnya melalui lelang yang diadakan oleh Setneg. Anggaran publik adalah pajak yang dikumpulkan oleh negara yang diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat banyak. Kalau anggarannya dari merogoh kocek pribadi, ya FITRA tidak pantas mengungkapkan itu ke publik, tapi kalau di Istana ini kan lain, anggaran APBN yang dipakai untuk open house," ujar Ucok saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (20/8/2012).

Ucok menjelaskan, Presiden memang berhak melakukan open house. Namun, banyak tokoh masyarakat atau pemimpin partai melakukan open house bukan mempergunakan atau menggerus anggaran dari negara. Menurutnya, para tokoh dan pemimpin partai tersebut mengadakan open house dengan jalan merogoh kantong pribadi mereka masing-masing.

Kegiatan tokoh-tokoh ini, kata Ucok, memperlihatkan bahwa open house saat peringatan Idul Fitri adalah sebuah tradisi Indonesia. Dia menambahkan, dengan demikian acara open house tersebut bukan acara kenegaraan, tapi acara tradisi Lebaran untuk setiap tahun. Anggaran acara tersebut, baik itu presiden, menteri, maupun pemimpin partai politik, sebaiknya menggunakan anggaran pribadi untuk menggelar acara ini.

"Kalau mengadakan open house, dengan alasan ingin dekat dengan rakyat tetapi tetap menggerus uang negara, itu namanya pemimpin tidak mau rugi dan tidak mau berkorban demi rakyatnya," kata Ucok.

Dia mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus membedakan antara urusan kegiatan tradisi dan kegiatan kenegaraaan. Ia berpendapat Presiden Yudhoyono dapat membedakan antara urusan negara dan Partai Demokrat. Ketika menyangkut urusan partai, misalnya, Presiden Yudhoyono menggelar konferensi pers di Cikeas dan menggelarnya di istana dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara.

Menurut Ucok, Presiden Yudhoyono harus belajar dari tokoh masyarakat atau pemimpin partai yang mengadakan open house dengan uang dari kantong sendiri. "Kalau SBY menerapkan open house, tapi anggaran bukan dari anggaran negara alias uang rakyat, itu memperlihatkan SBY hemat dan prihatin atas defisit anggaran kita," kata Ucok.

Juru Bicara Presiden Julian Aldri Pasha mengatakan bahwa Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) tak pantas mengungkapkan dan menanyakan soal transparansi acara open house di Istana Negara pada Minggu (19/8/2012) yang disebut menghabiskan dana hingga Rp 1,5 miliar. Open house di Istana Negara, kata Julian, digelar sebagai bentuk perhatian Presiden terhadap warga yang ingin bersilaturahim dengannya dan keluarga.

"Jadi, ini bukan inisiatif yang tidak ada alasan. Tradisi ini berlangsung setiap tahun. Jadi, kami kira tidak logis dan pantas menanyakan hal-hal yang tidak substansial," kata Julian kepada para wartawan di Istana Negara, Jakarta, Minggu.