Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha Penyuap Diduga Adik Ketua DPRD

Kompas.com - 17/08/2012, 21:48 WIB
Winarto Herusansono

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com - Hasil pemeriksaan intensif petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kedua hakim ad hoc, HK dan MK, Jumat (17/8/2012) petang, mulai menguak tabir status pengusaha SD, yang turut ditangkap.

SD diduga saudara dekat atau adik kandung M Yaeni, Ketua DPRD Grobogan, Jawa Tengah, yang kini disidangkan perkaranya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah. "SD itulah yang memberikan uang ke hakim KM. Uang itu diberikan dalam  tas terbuat dari kertas," kata salah satu sumber di Kejaksan Tinggi Jawa Tengah.

Hakim KM adalah hakim ad hoc yang bertugas di Pengadilan Tipikor Semarang. Menurut Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, Ifa Sudewi, hakim terperiksa itu salah satu anggota majelis hakim yang menangani persidangan M Yaeni.

M Yaeni, Ketua DPRD Kabupaten Grobogan menjadi terdakwa kasus penyalahgunaan dana APBD Grobogan 2006-2008. M Yaeni tersandung kasus korupsi dana perawatan mobil dinas di Setwan DPRD dengan kerugian negara sebesar Rp 1.9 miliar.

Dalam persidangan terakhir Juli 2012 lalu, M Yaeni dituntut oleh jaksa penuntut dengan ancaman 2.5 tahun penjara. Direncanakan, sidang pembacaan vonis atas terdakwa kasus korupsi M Yaeni akan berlangsung pada Senin, 27 Agustus 2012.

Aktivis anti-korupsi di Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto menyatakan, kalau KPK menemukan uang tunai dalam penangkapan itu Rp 100 juta, perlu diusut tuntas kaitan dengan posisi hakim terperiksa dalam perkara M Yaeni. "Hakim KM punya catatan buruk dalam karirnya di Pengadilan Tipikor Semarang. Dia sudah berulang kali membebaskan terdakwa korupsi," kata Eko Haryanto.

Mengenai tertangkapnya hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Pontianak (Kalbar), HK, sejauh ini agak misterius. Pasalnya, hakim HK mestinya belum bisa cuti pulang mudik ke Kota Semarang. Sebagai pejabat negara, HK harusnya mengikuti upacara HUT RI di Pontianak, tidak di Semarang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com