Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: JK Lebih Baik Tidak Nyapres

Kompas.com - 16/08/2012, 20:15 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono mengungkapkan Jusuf Kalla tidak semestinya mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2014 mendatang. Hal tersebut mengingat Jusuf Kalla (JK) adalah kader Partai Golkar, mengingat Golkar sendiri sudah mencalonkan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden pemilu 2014.

"Kalau beliau (JK) tidak mencalonkan diri itu malah bagus," kata Agung Laksono di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, Kamis (16/8/2012), setelah rapat menteri terkait pelaksanaan PON Riau.

Agung menjelaskan, Partai Golkar tidak dapat berbuat sesuatu jika JK dicalonkan oleh partai lain. JK, terangnya, tidak akan mau kalau dicalonkan diri menjadi calon wakil presiden oleh Golkar. Hal tersebut mengingat JK sudah merasakan pengalaman menjadi wakil presiden.

"Dulu beliau (JK) kan wapres masak sekarang jadi cawapres juga. Mana mau dia. Atau dia mau pindah ke Nasdem (untuk menjadi capres)," seloroh Agung.

Agung Laksono menjelaskan, Golkar sampai detik ini belum menentukan cawapres. Menurutnya, capres yang dipilih untuk menemani Aburizal Bakrie dapat berasal dari sipil, militer atau suku mayoritas.

Agung menambahkan, Golkar baru akan memilih cawapres pada nanti medio 2013. Hal tersebut mengingat, Golkar masih memantau sosok cawapres yang tepat dan muncul kira-kira pada waktu menjelang pemilu 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com