Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Ada Kepentingan Politik dari Pernyataan Antasari

Kompas.com - 16/08/2012, 15:14 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika menilai ada kepentingan politik dari partai politik tertentu di balik pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, mengenai bail out Bank Century. Pernyataan Antasari itu disebut tidak benar.

"Itu untuk target politik. Ini mendegradasikan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono," kata Pasek di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2012).

Pasek mengatakan, masalah Century di DPR sudah selesai pada pengambilan keputusan di Panitia Khusus Century tahun 2010. Saat ini, kata dia, masalah Century seharusnya ada di ranah hukum dan tugas tim pengawas Century untuk memastikan bahwa rekomendasi Pansus berjalan.

"Mestinya tidak usah ditarik lagi ke politik kalau mau konsisten. (Pernyataan Antasari) itu hanya kata-kata yang ternyata digeserkan informasinya lalu menjadi sesat," kata Ketua Komisi III DPR itu.

Pasek berpendapat bahwa Timwas Century tak perlu memanggil Antasari untuk meminta klarifikasi. Pemanggilan Antasari, menurut dia, hanya akan menimbulkan kegaduhan politik.

Anggota Timwas Century dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani mengatakan, dirinya akan meminta Timwas untuk mengundang Antasari. Selain itu, sebaiknya Timwas juga mengundang mantan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji lantaran mengetahui perihal kasus itu.

"Jangan-jangan Pak Antasari memiliki hal-hal tertentu yang belum dia kemukakan," kata Yani.

Seperti diberitakan, Presiden membantah pernyataan Antasari kepada salah satu media televisi bahwa pertemuan dengan pimpinan lembaga penegak hukum dan auditor pada 9 Oktober 2008 membahas Bank Century. Rapat tersebut, kata Presiden, membahas antisipasi krisis di dalam negeri.

Presiden menegaskan, dokumentasi pertemuan itu lengkap. Ada rekaman video, foto, dan catatan setiap menteri yang hadir. Ada juga transkrip pembicaraan utuh yang dibagikan kepada wartawan seusai pernyataan pers. Buku setebal 40 halaman yang berjudul Bersatu Menghadapi Krisis Itu dilengkapi foto-foto dokumentasi pertemuan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Nasional
    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Nasional
    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Nasional
    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    Nasional
    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    Nasional
    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Nasional
    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Nasional
    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com