Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana Pembangunan RS Pekerja Harus Dikaji Ulang

Kompas.com - 13/08/2012, 22:45 WIB
Hamzirwan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Keinginan PT Jamsostek membangun rumah sakit khusus pekerja harus dikaji ulang. Manajemen seharusnya memperluas jaringan pelayanan kesehatan dan meningkatkan manfaat agar peserta bisa menikmati dengan mudah.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan hal ini di Jakarta, Senin (13/8/2012).

Pembangunan rumah sakit pekerja merupakan janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada buruh saat peresmian rumah susun sejahtera sewa Jamsostek di Batam, akhir April 2012. "Buruh tidak membutuhkan rumah sakit eksklusif karena di sekitar kawasan industri sudah banyak lembaga pelayanan medis. Yang dibutuhkan adalah perluasan jaringan pelayanan kesehatan dan peningkatan manfaat bagi buruh sekeluarga supaya mereka tidak mengeluarkan biaya lagi untuk berobat," ujar Timboel.

Sampai 31 Desember 2011, Jamsostek memiliki 10,25 juta peserta yang aktif membayar iuran dan 24,03 juta yang tidak lagi membayar. Adapun pemberi kerja yang rajin membayar iuran berjumlah 153.938 perusahaan dan sebanyak 100.140 perusahaan lainnya tidak tertib membayar iuran.

Jamsostek mengelola aset senilai Rp 125,3 triliun sampai 30 Juni 2012. Hampir 90 persen aset tersebut merupakan milik pekerja yang menjadi peserta Jamsostek sesuai Undang-Undang 3/1992.

Undang-Undang Nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengamanatkan Jamsostek beralih dari BUMN menjadi badan hukum publik per 1 Januari 2014 dan menjalankan program jaminan sosial ketenagakerjaan selambatnya 1 Juli 2015.

Menurut Timboel, manajemen sebaiknya berkonsentrasi kepada proses peralihan. "Kalau pun Jamsostek membangun RS buruh, siapa yang akan membiayai operasionalnya? Pengusaha juga tentu tidak mau dibebani lagi dengan hal ini karena mereka telah membayar iuran program jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek sepenuhnya," ujar Timboel.

Program pembangunan rumah susun sejahtera sewa pekerja Jamsostek jauh lebih masuk akal ketimbang membangun rumah sakit buruh. Permukiman buruh di sekitar kawasan industri akan menghemat biaya transportasi sehingga mereka bisa menabung dan meningkatkan daya beli.

Sebelumnya, saat jumpa pers perkenalan manajemen baru Jamsostek di Jakarta, Jumat lalu, Direktur Utama Jamsostek Elvyn G Masasya menyatakan, mereka akan membangun rumah sakit khusus pekerja tahun 2013. Elvyn mengatakan, pembangunan rumah sakit itu merupakan bagian dari rencana kerja sebelum bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Elvyn menjelaskan, dia ingin membentuk Jamsostek sebagai lembaga berlayanan "excellent" dengan sumber daya manusia "excellent" pula. Untuk itu, Elvyn bersama tim manajemen yang baru akan menyiapkan program pendidikan dan pelatihan lanjutan bagi seluruh karyawan Jamsostek.

"Kami juga akan membantu dan mendukung proses penyusunan peraturan pelaksana UU BPJS," kata Elvyn.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com