Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Electoral Threshold" Lebih Baik Jadi 5 Persen

Kompas.com - 12/08/2012, 10:16 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Electroral threshold atau ambang batas partai politik untuk mengikuti pemilu selanjutnya lebih baik ditingkatkan sampai 5 persen.

Hal tersebut dibutuhkan karena Indonesia masih perlu menata ulang pemilu dan partai untuk menjadi lebih profesional.

"Selama ini kan 3,5 persen, kalau perlu ditingkatkan menjadi 5 persen karena kita mau menata ulang pemilu dan partai," ujar Siti Zuhro, peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, di Cikini, Jakarta, Sabtu (11/8/2012) malam.

Siti mengungkapkan, partai politik harus sejalan dengan sistem presidensiil. Menurutnya, selama ini parlemen tidak efektif, mulai dari perihal regulasi dan pengawasan sampai budgeting. Parlemen selama ini, lanjutnya, hanya kepanjangan tangan dari partai sehingga seringkali terjadi intrik dan skandal korupsi yang justru merugikan rakyat.

Parpol, tegasnya, harus segera ditata dengan electoral threshold yang tinggi. Hal itu bagus karena parpol akan mempunyai akar yang kuat daripada hanya menjadi penghibur dan kualitas parpol dipertanyakan banyak pihak.

"Semakin sulit electoral treshold itu, maka partai semakin menghargai SDM (Sumber Daya Manusia) yang ditampilkan oleh partai ke masyarakat," tambahnya.

Dirinya mengungkapkan, jika electoral threshold semakin sulit maka partai akan tersaring dengan profesional. Selain itu, parpol akan dituntut untuk lebih terlecut berkompetisi dengan mengedepankan kinerja yang serius melayani rakyat agar electoral threshold partai tersebut tidak ambruk.

Ketatnya electoral threshold, menurut dia, juga akan membuat parpol semakin bijak menyaring para kadernya. Kader yang berpotensi memimpin bangsa akan dapat dilahirkan dari electoral threshold yang ketat itu karena parpol akan lebih mengedepankan kader berdasarkan kualitas bukan kuantitas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com