Kompas.com - 12/08/2012, 10:16 WIB
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Electroral threshold atau ambang batas partai politik untuk mengikuti pemilu selanjutnya lebih baik ditingkatkan sampai 5 persen.

Hal tersebut dibutuhkan karena Indonesia masih perlu menata ulang pemilu dan partai untuk menjadi lebih profesional.

"Selama ini kan 3,5 persen, kalau perlu ditingkatkan menjadi 5 persen karena kita mau menata ulang pemilu dan partai," ujar Siti Zuhro, peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, di Cikini, Jakarta, Sabtu (11/8/2012) malam.

Siti mengungkapkan, partai politik harus sejalan dengan sistem presidensiil. Menurutnya, selama ini parlemen tidak efektif, mulai dari perihal regulasi dan pengawasan sampai budgeting. Parlemen selama ini, lanjutnya, hanya kepanjangan tangan dari partai sehingga seringkali terjadi intrik dan skandal korupsi yang justru merugikan rakyat.

Parpol, tegasnya, harus segera ditata dengan electoral threshold yang tinggi. Hal itu bagus karena parpol akan mempunyai akar yang kuat daripada hanya menjadi penghibur dan kualitas parpol dipertanyakan banyak pihak.

"Semakin sulit electoral treshold itu, maka partai semakin menghargai SDM (Sumber Daya Manusia) yang ditampilkan oleh partai ke masyarakat," tambahnya.

Dirinya mengungkapkan, jika electoral threshold semakin sulit maka partai akan tersaring dengan profesional. Selain itu, parpol akan dituntut untuk lebih terlecut berkompetisi dengan mengedepankan kinerja yang serius melayani rakyat agar electoral threshold partai tersebut tidak ambruk.

Ketatnya electoral threshold, menurut dia, juga akan membuat parpol semakin bijak menyaring para kadernya. Kader yang berpotensi memimpin bangsa akan dapat dilahirkan dari electoral threshold yang ketat itu karena parpol akan lebih mengedepankan kader berdasarkan kualitas bukan kuantitas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Saksi Sebut Kakak Bupati Sewa Perusahaan Lain agar Dapat Tender Proyek di Langkat

    Saksi Sebut Kakak Bupati Sewa Perusahaan Lain agar Dapat Tender Proyek di Langkat

    Nasional
    Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

    Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

    Nasional
    Pengacara Duga Ada 'Sosok Besar' yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

    Pengacara Duga Ada "Sosok Besar" yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

    Nasional
    Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Terbit Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur di Langkat

    Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Terbit Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur di Langkat

    Nasional
    Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

    Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

    Nasional
    Relawan Ganjar 'Pede' soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

    Relawan Ganjar "Pede" soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

    Nasional
    UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

    UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

    Nasional
    Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Langkat Menang Tender

    Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Langkat Menang Tender

    Nasional
    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

    Nasional
    Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

    Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

    Nasional
    KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

    KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

    Nasional
    Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

    Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

    Nasional
    Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

    Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

    Nasional
    Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

    Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

    Nasional
    Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

    Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.