Berebut Kasus Itu Cerita Lama Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam jangka panjang, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebenarnya justru diuntungkan apabila kasus dugaan korupsi pengadaan simulator ujian mengemudi ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika kasus itu dituntaskan, ujungnya Polri bisa menampilkan dirinya dengan benar-benar bersih dan kembali dipercaya publik.

"Justru polisi dalam jangka panjang diuntungkan," kata pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Topo Santoso, Rabu (8/8/2012).

Menurut Topo, perebutan kewenangan seperti saat ini adalah cerita lama yang terus berlanjut. Sebelum ada KPK, yang berhadapan adalah polisi dengan jaksa.

Yang terjadi dalam kasus dugaan korupsi simulator kali ini bahkan membawa-bawa institusi Polri karena dugaan korupsi mengarah pada adanya keterlibatan perwira tinggi Polri. "Kalau rebutan kasus korupsi yang dilakukan orang nonpolisi, mungkin masih bisa diredakan," ujar Topo.

Menurut Topo, Presiden semestinya tegas saja mengarahkan agar KPK yang menangani kasus tersebut. Meski Polri bisa menangani kasus korupsi, kemungkinan bias sangat besar mengingat kasus tersebut menyangkut polisi juga.

Masyarakat pun cenderung lebih percaya akan independensi KPK dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan polisi. "Lagi pula, kalau kasus ini ditangani KPK, bukan berarti menggerogoti kewenangan Polri karena polisi tetap berwenang menyidik kasus-kasus tindak pidana lain dan juga korupsi," tutur Topo.

Seperti diberitakan, kesan perebutan kewenangan antara KPK dan Polri mengemuka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator ujian mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri.

Polisi sempat keberatan dengan penggeledahan yang dilakukan tim KPK pada Senin (30/7/2012) malam, yang berkelanjutan sampai pada penetapan tersangka kasus tersebut. Terdapat tiga nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan Polri.