Kompas.com - 07/08/2012, 15:07 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir membantah menerima dana terkait suap untuk tambahan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau tahun 2012 . Dugaan suap itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lukman Abas.

"Fakta persidangan itu fakta hukum. Tapi orang boleh berbohong," kata Kahar di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/8/2012).

Sebelumnya, ketika bersaksi di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, Lukman mengaku bahwa awal Februari 2012, dirinya menemani Gubernur Riau Rusli Zainal untuk mengajukan proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp 290 miliar. Proposal itu disampaikan Rusli kepada Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto.

Untuk memuluskan langkah itu harus disediakan dana 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar). Menurut Lukman, permintaan itu direalisasikan.

"Setelah pertemuan dengan Setya Novanto di DPR, saya disuruh menyerahkan uang kepada Kahar. Saya kemudian menemuinya di lantai 12. Namun, bukan dia yang menerima uang. Uang 850.000 dollar diserahkan oleh sopir saya kepada Acin, ajudan Pak Kahar, di lantai dasar Gedung DPR. Selebihnya 200.000 dollar AS lewat Dicky dan Yudi (dari Konsorsium Pembangunan Stadion Utama PON)," kata Lukman.

Kahar mengatakan, dirinya tidak memiliki ajudan. Selain itu, kata dia, tidak ada orang yang bekerja dengannya yang bernama Acin.

Kahar mengakui ada pertemuan di ruang kerja Setya di lantai 12 Gedung Nusantara I. Menurut dia, pertemuan itu hanya membicarakan acara yang akan digelar di DPP Golkar. Ketika itu, kata dia, Rusli datang dalam kapasitas Ketua DPP Golkar. Adapun Setya sebagai Bendahara Umum Golkar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kahar mengaku tidak ada pembicaraan mengenai PON atau penyerahan proposal saat itu. "Apapun proposal itu enggak ada maknanya karena kalau bahas anggaran itu menteri yang datang, bukan gubernur. Walaupun penambahan anggaran, tahun 2012 anggarannya sudah selesai dan sudah jadi undang-undang. Mau bahas apa?" ucap Kahar.

Ia mengaku pernah didatangi Lukman untuk mengusulkan anggaran. "Saya bilang enggak bisa," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kmebali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kmebali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
UPDATE: Sebaran 760 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 760 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Penjelasan Istana soal Kemungkinan Reshuffle Lagi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Penjelasan Istana soal Kemungkinan Reshuffle Lagi

Nasional
Sandiaga Optimistis Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Segera Pulih

Sandiaga Optimistis Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Segera Pulih

Nasional
PCR Jadi Syarat Wajib Naik Pesawat, Politisi Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biayanya

PCR Jadi Syarat Wajib Naik Pesawat, Politisi Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biayanya

Nasional
Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

Nasional
Sebaran 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 22 Oktober 2021

Sebaran 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 22 Oktober 2021

Nasional
Jokowi Dijadwalkan Hadiri Penutupan KTT G20 di Roma Akhir Oktober

Jokowi Dijadwalkan Hadiri Penutupan KTT G20 di Roma Akhir Oktober

Nasional
Partai Ummat Kritik Keputusan Jokowi Berikan Jabatan Tambahan ke Luhut

Partai Ummat Kritik Keputusan Jokowi Berikan Jabatan Tambahan ke Luhut

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 31,84 Persen

UPDATE 22 Oktober: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 31,84 Persen

Nasional
Bareskrim Tangkap Pendana Pinjol Ilegal yang Sebabkan IRT di Wonogiri Gantung Diri

Bareskrim Tangkap Pendana Pinjol Ilegal yang Sebabkan IRT di Wonogiri Gantung Diri

Nasional
Pasca Penerbangan Internasional Dibuka, Menparekraf Pastikan Bali dan Kepulauan Riau Kondusif

Pasca Penerbangan Internasional Dibuka, Menparekraf Pastikan Bali dan Kepulauan Riau Kondusif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.