Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sendiri, Ketua KPK Temui Kapolri di Mabes Polri

Kompas.com - 06/08/2012, 13:21 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menemui Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/8/2012). Samad datang sendiri. Ini adalah pertemuan kedua pucuk pimpinan KPK dan Polri setelah pertemuan pertama saat penggeledahan KPK di Gedung Korlantas Polri beberapa waktu lalu.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, unsur pimpinan KPK yang menemui Kapolri hari ini hanya Abraham Samad. "Rencananya, Ketua KPK saja yang hadir," ujar Johan saat dihubungi, Senin. Pertemuan tersebut akan meluruskan perbedaan pendapat antara KPK dan Polri dalam menangani kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja sebelumnya mengatakan, dalam pertemuan itu KPK akan menyampaikan keinginannya agar Polri mematuhi undang-undang. Sesuai undang-undang, KPK lebih berhak atas penanganan kasus tersebut. Undang-Undang tentang KPK menyebutkan, jika KPK lebih dulu meningkatkan status penanganan suatu kasus ke tahap penyidikan, lembaga penegakan hukum lain harus berhenti mengusut kasus itu.

Dalam hal ini, KPK meningkatkan status penyidikan kasus dugaan korupsi simulator SIM tanggal 27 Juli 2012, sementara Polri mulai menyidik per 1 Agustus 2012. Dia melanjutkan, sesuai dengan instruksi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, perbedaan-perbedaan pendapat di antara KPK dan Polri harus diselesaikan.

"Jadi, dengan adanya pertemuan antara pimpinan KPK dan Kapolri, ada yang perlu disamakan dan dibulatkan," katanya.

KPK menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi simulator SIM, yakni Irjen Djoko Susilo, Brigjen (Pol) Didik Purnomo, Budi Susanto, dan Sukoco S Bambang. Beberapa hari setelahnya, Polri mengumumkan lima tersangka. Tiga dari lima tersangka Polri sama dengan tersangka KPK. Mereka adalah Didik, Budi, dan Sukoco.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Nasional
    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Nasional
    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Nasional
    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com