Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Indonesia Terus Bantu Myanmar

Kompas.com - 04/08/2012, 21:41 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah sudah, telah, dan terus membantu Pemerintah Myanmar dalam mengatasi konflik komunal antara etnis Rohingnya dan etnis Rakhai yang terjadi sejak Mei 2012.

Akibat konflik komunal itu, 77 orang meninggal, 109 orang luka, 5.000 rumah terbakar, 17 masjid dan 15 tempat ibadah umat Buddha rusak. Pemerintah secara multilateral dan regional aktif membahas permasalahan ini, baik di PBB, ASEAN, dan forum lainnya.

"Secara bilateral, Indonesia aktif menjalin diplomasi dan kerja sama dengan Myanmar," kata Presiden pada jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Sabtu (4/8/2012).

Presiden mengatakan, Pemerintah Indonesia juga telah menerima kedatangan 270 pencari suaka dan 124 pengungsi asal Myanmar. Presiden juga mengatakan telah mengirimkan surat kepada Presiden Myanmar Thein Sein yang mengungkapkan harapan pemerintah Indonesia agar konflik komunal itu bisa selesaikan.

"Saya juga mengusulkan, setelah mengundang PBB dan diplomat asing, Pemerintah Myanmar juga mengundang negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Saya juga mengusulkan OKI untuk datang langsung ke lokasi untuk mengetahui situasi yang sebenarnya. Harapan saya, OKI, PBB, ASEAN, dan tentu Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Myanmar bisa bekerja sama untuk menyelesaikan konflik komunal ini," kata Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada masyarakat Indonesia yang melakukan aksi kemanusiaan dan solidaritas untuk membantu penyelesaian konflik komunal di Myanmar.

Presiden berpesan agar kelompok-kelompok masyarakat itu melakukan koordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri RI. Presiden ingin aksi kemanusiaan dan solidaritas itu membawa manfaat bagi Indonesia dan Myanmar. Konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri RI juga bertujuan agar Pemerintah Myanmar tak salah persepsi mengenai bantuan dari kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com