Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah Pastikan Tak Ikut Sidang Isbat

Kompas.com - 19/07/2012, 13:28 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penetapan 1 Ramadhan yang sedianya diputuskan pemerintah melalui sidang isbat sore nanti dengan melibatkan ormas-ormas Islam di Kementerian Agama, dipastikan tidak dihadiri oleh Muhammadiyah. Alasan Muhammadiyah tidak menghadiri sidang isbat karena faktor perbedaan keyakinan antara Muhammadiyah dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia.

"Muhammadiyah merasa tidak perlu lagi untuk menghadiri rapat isbat karena alasan ini keyakinan yang tidak boleh diintervensi oleh pemerintah. Jadi untuk tahun-tahun yang akan datang Muhammadiyah juga tidak boleh diintervensi dan menyatakan tidak ikut sidang itu (isbat)," kata Din Syamsuddin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di Jakarta, Kamis (19/7/2012).

Din menilai sidang isbat yang digelar pemerintah nanti sore hanya basa-basi karena pemerintah tidak mengakomodasi aspirasi-aspirasi dari ormas keagamaan yang ada. Pemerintah dalam sidang isbat hanya menentukan keputusan secara sepihak. Oleh karena itu, tidak ada gunanya Muhammadiyah menghadiri sidang isbat.

Din pun mengimbau agar semua pihak menghargai sikap Muhammadiyah yang memiliki wewenang menentukan keputusan tidak lagi menghadiri sidang isbat.

"Itu sikap Muhammadiyah, mohon dihargai oleh ormas lain dan pemerintah," pintanya.

Sebagai informasi, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan jatuh pada Jumat (20/7/2012) besok. Ketetapan dari Muhammadiyah itu berdasarkan hasil hisab Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1433 Hijriah sesuai hisab hakiki wujudul hilal oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama baru akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan 1 Ramadhan sore ini. Keputusan pemerintah berdasarkan metode rukyah hilal yang dilakukan di sejumlah lokasi di Indonesia sore ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com