Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: Kasus Zulkarnaen Tak Terkait Partai

Kompas.com - 18/07/2012, 18:00 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar lepas tangan terkait kasus dugaan korupsi penganggaran proyek di Kementerian Agama yang melibatkan politisinya, Zulkarnaen Djabar. Kasus itu disebut tidak ada kaitan dengan partai.

"Pak Zulkarnaen itu, kan, terkena kasus bukan karena jabatannya di Golkar atau di MKGR. Itu kaitannya dengan penyelenggara negara. Artinya, tidak dalam rangka di partai," kata Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Golkar Indra J Piliang di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2012).

Seperti diberitakan, Zulkarnaen diduga korupsi penganggaran untuk tiga proyek di Kementerian Agama, yaitu pengadaan Al Quran pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun anggaran 2011 dan 2012 serta pengadaan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun anggaran 2011 ketika menjabat sebagai anggota Badan Anggaran DPR.

Menurut Indra, meski ada dampaknya, kasus itu tidak akan menurunkan secara signifikan elektabilitas Partai Golkar ke depan. Alasannya, kata dia, hanya 5 persen masyarakat yang menilai partai dengan isu korupsi. Selebihnya, menilai dengan tolak ukur kinerja dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan lainnya.

Untuk meminimalkan dampak, kata Indra, pihaknya akan mengedukasi masyarakat bahwa kasus Zulkarnaen tidak ada kaitannya dengan partai. Langkah lain, lanjut dia, terus melakukan kegiatan positif agar dampak dari kasus anggota Komisi VIII itu dapat tertutupi.

Adapun mengenai pencopotan Zulkarnaen di DPR maupun di partai, menurut dia, pihaknya menunggu hingga putusan bersalah di tingkat kasasi. Jika tindakan tegas dilakukan saat ini dengan melakukan pencopotan, menurut dia, malah bakal berdampak buruk bagi partai lantaran akan ada politisasi kasus untuk menyingkirkan kader tertentu.

"Kita menunggu proses hukum saja. Kalau bertindak cepat, jangan-jangan partai akan menggunakan langkah itu untuk menyingkirkan kader kritis," pungkas Indra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com