Kompas.com - 17/07/2012, 16:16 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq mengaku pernah ditawari politikus Partai Golkar, Haris Surahman, untuk mengurus proyek Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Mulanya, Haris mengajukan nama Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Irgan Chairul Mahfiz, sebagai orang dalam di DPR yang bisa membantu Fahd.

"Awalnya, dibilang (Haris) Pak Irgan dari PPP. Dia (Haris) bilang 'Ini sakti bos'," kata Fahd, menirukan perkataan Haris saat itu.

Adapun Fahd bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap DPID dengan terdakwa Wa Ode Nurhayati di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (17/7/2012). Menurut Fahd, Irgan kemudian tidak jadi mengurus proyek DPID tersebut. Haris lalu menggantinya dengan Wa Ode Nurhayati yang disebut 'lebih sakti'.

"Terus dia (Haris) ganti. 'Ternyata slot-nya dia (Irgan) sudah penuh, kita ganti orang bos, lebih sakti lagi, Ibu Wa Ode'," tutur Fahd, menirukan ucapan Haris saat itu.

Kemudian, Fahd dipertemukan Haris dengan Wa Ode Nurhayati. Menurut Haris, katanya, Wa Ode bisa membantu Fahd agar Kabupaten Pidie Jaya, Benar Meriah, dan Aceh Besar mendapat alokasi dana DPID.

Sebelumnya, Fahd sudah bertemu dengan Bupati Pidie, Benar Meriah, dan Aceh Besar untuk membicarakan proyek PDIP ini. Kepada setiap bupati, Fahd berjanji bisa mengurus agar daerah tersebut mendapat alokasi dana transfer daerah.

"Saya bilang 6 persen yang dimasukkin. Haris bilang yang 5 (persen) ke dalam (ke DPR), dan 0,5 buat saya, 0,5 lagi buat dia (Haris)," ungkap Fahd.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selanjutnya, Fahd menyerahkan commitment fee 5 persen senilai Rp 6 miliar ke Haris Surahman. Uang tersebut, kata dia, kemudian diteruskan Haris ke staf pribadi Wa Ode, yaitu Sefa Yolanda.

"Langsung saya kasih Rp 6 miliar ke Haris, Rp 2 miliar, Rp 2 miliar, RP 2 miliar secara bertahap dari Bank Mandiri Cabang DPR, tarik tunai, setor tunai," kata Fahd.

Dalam kasus dugaan DPID, Wa Ode didakwa menerima suap dari tiga pengusaha, yakni Fahd, senilai Rp 5,5 miliar, Paulus Nelwan sebesar Rp 350 juta, dan Abram Noach Mambu senilai Rp 400 juta. Dia juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang terkait kepemilikan uang Rp 50,5 miliar dalam rekeningnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

    BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

    Nasional
    Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

    Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

    Nasional
    Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

    Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

    Nasional
    Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

    Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

    Nasional
    Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

    Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

    Nasional
    Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

    Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

    Nasional
    Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

    Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

    Nasional
    'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

    "Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

    Nasional
    Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

    Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

    Nasional
    Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

    Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

    Nasional
    Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

    Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

    Nasional
    Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

    Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

    Nasional
    Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

    Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

    Nasional
    Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

    Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

    Nasional
    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.