Realisasi Pelintasan Tak Sebidang Terus Tertunda
Jakarta, Kompas -
Sebagian besar titik pelintasan sebidang yang diusulkan menjadi pelintasan tidak sebidang berada di Jakarta. Pembangunan 24 underpass ditaksir membutuhkan dana sekitar Rp 958 miliar.
Pada 2011, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semula berencana membangun pelintasan tidak sebidang di Jalan Rajawali dan Jalan Gunung Sahari (Mangga Dua). Namun, rencana itu tidak jadi karena berkembang wacana baru.
”Setelah banyak pertimbangan, akhirnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat mempelajari jalur loop line di bagian timur itu dibuat melayang,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Ery Basworo, Senin (16/7).
Sementara itu, Pemprov DKI mempunyai tanggung jawab membuat dua pelintasan tidak sebidang di Jalan Latuharhari di samping Kanal Banjir Barat.
”Ada dua titik yang akan dibuat jalan layang, yakni yang menuju Jalan Madiun dan Jalan Cik Ditiro. Sementara yang di Jalan Sukabumi tidak mungkin dibuat jalan layang karena terlalu sempit,” kata Ery.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, pelintasan tidak sebidang sangat dibutuhkan karena bisa mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
Berdasarkan data di Kementerian Perhubungan, terdapat 881 kasus kecelakaan di pelintasan sebidang Daop 1 pada 2004-2012. Korban meninggal sebanyak 322 orang, luka berat 339 orang, dan luka ringan 220 orang.
Kepala Humas PT KAI Daop 1 Mateta Rijalulhaq mengatakan, pembuatan pelintasan tidak sebidang sangat mendesak untuk mengurangi peluang terjadinya kecelakaan. Apalagi, perjalanan KRL akan terus bertambah untuk meningkatkan daya angkut sampai 1,2 juta penumpang per hari pada 2019.
”Kalau pelintasan sebidang tidak segera diselesaikan, risiko terjadi kecelakaan sangat tinggi,” kata Mateta.
Manajer Komunikasi Perusahaan PT KCJ Eva Chairunisa mengatakan setiap hari ada 531 perjalanan KRL Jabodetabek. Dari jumlah itu, 84 di antaranya adalah KRL relasi Jatinegara-Bogor/Depok yang melintasi Jalan Gunung Sahari dan Jalan Rajawali.
Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto mengatakan, di Jabodetabek ada sekitar 100 pelintasan yang harus ditutup apabila perjalanan KRL tiga menit sekali.
”Pembangunan pelintasan tidak sebidang ini membutuhkan dana besar. Saat ini baru pemerintah daerah yang meminta izin membangun underpass atau jalan layang di Jabodetabek,” kata Hermanto. Pihak swasta belum ada.
Di Tangerang Selatan, pembangunan pelintasan sebidang akan dilakukan di kawasan Serpong. Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan, pembangunan itu kewenangan Pemprov Banten dan Ditjen Perkeretaapian.
”Sesuai rencana pemerintah pusat dan provinsi, pembangunan pelintasan sebidang di Serpong dilakukan pada 2013 atau 2014,” kata Airin.
Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tito S sependapat, pembangunan pelintasan sebidang mendesak untuk keselamatan warga. Ada 52 pintu pelintasan di Banten yang tidak memiliki palang pintu dan tidak dijaga petugas.
Terpopuler
Now Trending
