IMF dan Malapraktik Diplomasi

Kompas.com - 17/07/2012, 02:25 WIB
Editor

Jusman Dalle

Pemerintah memastikan bakal memberikan bantuan pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 9,4 triliun.

Terkait komitmen Indonesia ini, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, IMF diharapkan tidak hanya menggunakan pinjaman ini untuk membantu negara-negara di Eropa, tetapi juga negara-negara di Asia dan Afrika.

Narsistik

Sejak rencana ”nyumbang” itu diumumkan pasca-pertemuan G-20 di Brasil, berbagai penolakan telah dilontarkan oleh LSM, mahasiswa, ataupun ekonom. Namun tak digubris oleh pemerintah.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Hatta Rajasa bahkan dengan antusias meyakinkan publik bahwa sumbangan tersebut mengangkat derajat Indonesia karena akan dianggap sebagai negara yang kuat, maju, dan kokoh secara ekonomi.

Argumentasi yang berupaya merasionalisasi latar belakang bantuan tersebut secara langsung menyimpulkan bahwa pemerintah sedang melakukan malapraktik diplomasi: terjebak pada diplomasi narsistik. Sebuah model diplomasi yang menonjolkan kelebihan atau pamer agar diakui dunia sebagai bentuk legitimasi atas segala ’kelebihan’ yang dimiliki.

Dalam dunia marketing, Damien McLoughlin dan David A Aaker (2010) menyebutnya sebagai konstruksionalisasi perceived quality (persepsi kualitas). Membangun kesan kualitas dengan tujuan menciptakan basis ekuitas melalui shock therapy kepada publik (dalam hal ini negara lain) agar Indonesia makin dilirik dan ditempatkan pada posisi yang terhormat dalam kasta ekonominya. Indonesia hendak mendeklarasikan diri sebagai negara ekonomi kuat, tetapi bukan berdasarkan kualitas aktual.

Karena, faktanya, kondisi Indonesia tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh Hatta Rajasa dan Agus Martowardojo. Ekonomi Indonesia masih timpang dan compang. Deviasi antara khotbah tentang kesejahteraan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai instrumen global dalam menakar tingkat pembangunan suatu negara masih sangat jauh.

IPM yang ditakar berdasarkan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi/kesejahteraan—sebagaimana terakhir dirilis oleh United Nation Development Program (UNDP) pada 2011—menempatkan Indonesia di posisi ke-124 dari 187 negara. Peringkat itu terpaut sangat jauh dari negara tetangga, seperti Singapura (26), Brunei (33), Malaysia (61), bahkan Thailand (103) dan Filipina (112).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Nasional
Vaksinator Covid-19 Dikerahkan Beri Edukasi soal Vaksinasi Covid-19

Vaksinator Covid-19 Dikerahkan Beri Edukasi soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Nasional
Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X