Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Buol, KPK Periksa Artalita Suryani

Kompas.com - 16/07/2012, 10:44 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (16/7/2012), menjadwalkan pemeriksaan mantan terpidana suap kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Artalita Suryani, terkait kasus dugaan suap Buol. Artalita alias Ayin akan diperiksa sebagai saksi untuk salah satu tersangka kasus dugaan suap Buol, Yani Anshori.

"Sebagai saksi untuk tersangka YA (Yani Anshori)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin. Yani adalah general manager di PT Hardaya Inti Plantation, perusahaan minyak kelapa sawit milik pengusaha Hartati Murdaya Poo.

Pemeriksaan Ayin yang juga pengusaha itu dilakukan untuk mengonfirmasi sejumlah hal yang didapat penyidik KPK. Informasi dari KPK menyebutkan bahwa Ayin sama-sama memiliki usaha perkebunan kelapa sawit di Buol. Perusahaan Ayin dan perusahaan Hartati diduga saling bersaing.

Dalam kasus dugaan suap Buol ini, KPK menetapkan tiga tersangka, yaitu Bupati Buol Amran Batalipu, Yani, dan petinggi PT Hardaya Inti Plantation lainnya, Gondo Sudjono.

Dua petinggi dari perusahaan milik Hartati Murdaya itu diduga memberi suap miliaran rupiah ke Amran. Diduga, suap diberikan terkait dengan hak guna usaha (HGU) perkebunan di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol. Terkait penyidikan kasus ini, KPK juga mencegah Hartati Murdaya bepergian ke luar negeri. Bahkan, KPK berencana memeriksa Hartati.

Secara terpisah, Hartati mengaku tidak terlibat. Menurutnya, pemberian uang ke Bupati Buol oleh petinggi perusahaannya itu bukanlah suap melainkan sumbangan untuk warga Buol.

Selain Ayin, KPK juga akan melakukan pemeriksaan sejumlah pihak terkait, yakni Asisten Pemkab Buol Amir Togila dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buol Haryoni Saroso, serta dua pegawai PT HIP, Bambang AS dan Ruth Arifiany.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com