Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Miskinkan Derajat Koruptor

Kompas.com - 14/07/2012, 08:19 WIB
Sandro Gatra

Penulis

BANTEN, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus mengembangkan metode untuk memberi efek jera kepada koruptor. Pasalnya, KPK selama ini hanya fokus pada penanganan kasus, tetapi mengabaikan tujuan untuk membuat efek jera.

"Jadi, kita bikin dia (koruptor) defisit. Kalau dia melalukan itu (korupsi), dia akan menderita bukan hanya kamu, tetapi semua keturunanmu akan menderita. Jadi, yang dimiskinkan bukan hartanya, tetapi derajatnya yang kita miskinkan," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat lokakarya dengan media di Tanjung Lesung, Banten, Sabtu (14/7/2012).

Bambang menjelaskan, ada beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan. Ke depan, semua tahanan yang keluar dari sel wajib mengenakan baju tahanan KPK. Ada empat model yang telah disiapkan. "Karena, enak-enak banget, nih, koruptor. Ditangkep masih bisa cengengesan," kata Bambang.

Bambang memberi contoh ketika KPK hendak menangkap Bupati Buol Amran Batalipu dalam kasus dugaan penyuapan pejabat di Buol, Sulawesi Tengah, terkait dengan kepengurusan hak guna usaha perkebunan di Kecamatan Bukal, Buol. "Sebelum penangkapan, betul-betul menghina penyidik KPK. Kalau orang luar masuk ke Buol, kelihatan betul dia orang luar. Dia (Amran) manggil-manggil 'hei Mas' (sambil melambaikan tangan). Begitu dikenakan upaya yang paling keras, langsung dia kuyu," ujarnya.

Upaya lain, lanjut Bambang, semua tersangka yang dibawa ke Jakarta dengan pesawat wajib keluar terminal bandara melalui jalur umum. "Selama ini, kalau diturunkan dari pesawat, selalu tidak melalui jalur umum. Saya bilang kepada teman-teman pimpinan, tidak ada lagi. Lakukan itu (dibawa) di tempat biasa supaya bisa dilihat umum kelakuan para koruptor. Dikasih baju tahanan, lalu dihadapkan di depan umum supaya orang tau ini koruptor," katanya.

Dalam lokakarya, diusulkan untuk menghadirkan tersangka dalam jumpa pers di KPK, memberi ruang bagi media untuk menyoroti tersangka ketika datang ke KPK, dan usulan lainnya. "Jadi, strategi komunikasi ke depan yang KPK ingin kembangkan adalah memberitahukan kepada publik kalau Anda melakukan korupsi, ini (yang akan dialami)," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com