Sengketa Agraria Bisa Berujung Konflik Berdarah

KOLAKA, KOMPAS.com - Ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir menuding Pemerintah Kabupaten Kolaka lamban dan cenderung membiarkan konflik agraria antara warga lokal dengan perusahaan. Seperti sengketa tanah adat Suku Tolaki antara warga beberapa kecamatan dengan perusahaan PT. Perkebunan Ladongi.

"Saya kira masalah ini sudah selesai karena bulan lalu di tempat yang sama (gedung DPRD) kita sudah bersepakat antara pemda dan warga dalam waktu dekat masalah ini sudah selesai. Namun ternyata warga kembali datang dengan tuntutan yang sama," ungkap Parmin usai menerima pengunjuk rasa dari Kecamatan Lambandia, Baula, Wundulako, Poli-polia dan Ladongi, Kamis (12/7/2012).

Menurutnya, jika masalah ini terlalu lama dibiarkan, bisa berpotensi terjadinya pertumpahan darah antar-warga. "Di tempat tanah ulayat itu kan sudah banyak pendatang yang tinggal. Jangan sampai terjadi konflik horizontal antara warga pribumi dengan pendatang. Nah, sekarang ini harus menjadi tugas utama dan prioritas pemda agar masalah ini diselesaikan," tegasnya.

Anggota DPRD Syarifuddin menambahkan, pemerintah harus segera menyelesaikan konflik agraria ini. Jangan sampai masalah ini dibiarkan berlaurt-larut. "Ini sangat serius, jadi tolonglah ada kepastian dari pemda setempat," tegasnya.

Di bagian lain, Asisten II Pemda Kolaka, Eko Purwanto menyatakan, Senin depan pihaknya akan melakukan pembahasan khusus masalah sengketa tanah ini dengan melibatkan beberapa unsur pemerintah, masyarakat dan swasta.

"Kami akan bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini. Makanya kita agendakan dalam pertemuan nanti semua pihak akan hadir, yaitu unsur pejabat daerah yang mengeluarkan kebijakan, perwakilan perusahaan, warga pribumi serta beberapa instansi terkait. Yang jelas ini akan diupayakan secepatnya menemui titik terang," tandas Eko.