Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Jangan Terlalu Terlena dengan Pujian dari Luar Negeri

Kompas.com - 12/07/2012, 21:16 WIB
Dimasyq Ozal

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk tidak terlalu terlena dengan pujian yang datang dari luar negeri berkat kemampuan bertahannya menghadapi krisis global.

"Yang paling saya khawatirkan adalah karena Presiden kita mendengar terlalu banyak pujian di luar negeri, saya khawatir dia tidak mau mendengar apa yang dikeluhkan di dalam negerinya sendiri,"kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi pada diskusi umum bersama jajaran pejabat Bank Dunia di Gedung BPKM, Jakarta, Kamis (12/7/2012).

Sofyan mengatakan, berbagai pertemuan internasional yang dihadiri Presiden SBY beberapa waktu lalu, negara-negara di luar negeri merasa kagum dengan Indonesia yang mampu bertahan dari krisis global.

Mereka, lanjut Sofyan, memuji karena pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2012 menyentuh angka 6,3 persen. Selain itu, kata Sofyan, SBY pun dipuji dengan kemampuan Indonesia meminjamkan 1 miliar dolar AS ke IMF untuk membantu krisis tersebut.

"Saya pun memprediksikan bahwa krisis global ini berlangsung lebih lama dari apa yang diprediksi sebelumnya. Sementara kita juga harus bisa memproteksi pasar domestik. Bagaimana caranya pasar domestik tesebut memberikan nilai saing dengan calon pembelinya," ungkap Sofyan.

Akan tetapi, Sofyan ingin pemerintahan SBY juga mampu mendapat pujian dari dalam negerinya sendiri. Sebagai pengusaha, ia pun merasa, berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bertentangan dan tidak selaras dengan apa yang dilakukan pengusaha ataupun buruh dalam negeri, seperti menggiatkan pada kekuatan modal, pembangunan infrastruktur daerah, masalah ketenagakerjaan, dan pembatas ekspor tambang.

"Kami harap di dalam penyelenggaraan kebijakan ada konsistensi. Tetapi pada saat yang sama saat menghadapi krisis, kami dari Apindo bekerja dengan sangat keras untuk bertahan. Tapi pada saat yang sama juga, baik pemerintahan SBY maupun DPR tidak mau atau mampu memberikan dukungan yang cukup untuk membantu kerja-kerja kami di dalam negeri," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com