Buruh Nilai Dewan Pengupahan Tertutup

PURWAKARTA, KOMPAS.com —  Ratusan buruh berunjuk rasa di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menuntut transparansi kerja Dewa Pengupahan Kabupaten Purwakarta, Selasa (10/7/2012).

Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Purwakarta dinilai tak terbuka. Terakhir, tim survei kebutuhan hidup layak (KHL) dikabarkan menyurvei harga-harga kebutuhan tanpa kesepakatan dan pembahasan tata tertib sebelumnya.

"Ini menyangkut perut puluhan ribu pekerja dan anggota keluarganya, tetapi kerja DPK asal-asalan. Barang apa saja, di mana, dan kapan survei belum disepakati, tetapi tim sudah bergerak duluan," kata perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Purwakarta.

Para buruh mensinyalir, waktu survei harga tak tepat, yakni saat harga barang cenderung turun. Survei harga sayuran, misalnya, dilakukan siang hari saat harganya cenderung turun. Sementara sewa/kontrak rumah petak dipilih kontrakan/rumah petak yang harganya di bawah pasaran.

Survei KHL dinilai vital karena turut memengaruhi besaran upah minimum. Oleh karena itu, para buruh menuntut parameter, proses kerja, dan hasil pembahasan rapat-rapat kerja DPK secara transparan dan akuntabel.

Mereka khawatir ketidaktertiban administrasi menjadi celah bagi segelintir pihak untuk mengais keuntungan. Setelah berorasi di jalan utama Purwakarta-Bandung di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi Purwakarta, perwakilan buruh akhirnya ditemui sejumlah pejabat dinas, wakil asosiasi pengusaha, dan dewan pengupahan.