”Kami sedang menyusun daftar 25 pertanyaan ke Brasil untuk mendapatkan jawaban dari sana perihal pemerintahan dan pembangunan desa,” katanya.
Jika jawaban dari Pemerintah Brasil dianggap memuaskan, Pansus RUU Desa tidak akan ke Brasil. Jika jawaban dianggap kurang memuaskan, tim Pansus RUU Desa akan berkunjung ke Brasil setelah dapat rekomendasi Kedutaan Besar RI di Brasil.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menjelaskan, pertanyaan yang akan dikirimkan menyangkut posisi desa dalam tata pemerintahan di Brasil. Pengaturan pembagian dana pembangunan desa dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa serta kepemilikan badan usaha milik desa dan pengaturan kepemilikan saham juga masuk daftar pertanyaan.
Sementara itu, kunjungan Pansus RUU Desa ke luar negeri dikritik. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai kunjungan ke luar negeri tidak terlalu penting.
Kalau mau belajar tentang desa, tidak perlu ke China karena nilai budayanya berbeda. ”Lebih baik berkunjung ke daerah dan menyerap kearifan lokal untuk diadopsi di RUU Desa,” ujar Uchok Sky Khadafi dari Fitra.