Pansus RUU Desa Beda Pendapat

Jakarta, Kompas - Tim panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat yang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Desa beda pendapat tentang studi banding. Sebagian anggota memilih mengunjungi China secara fisik, sebagian lainnya memilih mengirimkan pertanyaan ke Pemerintah Brasil untuk mendapatkan jawaban.

Sebanyak 10 anggota Pansus RUU Desa bertolak ke China, Jumat tengah malam lalu. Tim dipimpin langsung Ketua Pansus RUU Desa A Muqowwam. Rencananya, mereka akan berada di China hingga 12 Juli.

Salah satu anggota Pansus RUU Pemilu, A Malik Haramain, menjelaskan, China dipilih sebagai tujuan kunjungan karena dianggap sebagai salah satu negara yang mampu membangun negara dari kekuatan desa. Rencananya, tim akan mengunjungi Desa Huaxi di Beijing yang berhasil keluar dari kemiskinan.

”Dulu, Desa Huaxi ini miskin. Sekarang pendapatan per kapitanya 100.000 euro per tahun,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Desa Huaxi berhasil keluar dari kemiskinan setelah membangun multi-industri secara swadaya. Semua warga memiliki saham dan berhak mendapatkan bagi hasil sebesar 5 persen dari pendapatan pabrik.

”Kami akan melihat kedudukan desa di China. Otoritas dan wewenang yang diberikan pemerintah, tata kelola pemerintah, dan bagaimana pengelolaan pembangunannya,” ujarnya.

Selain ke Huaxi, tim Pansus RUU Desa akan berkunjung ke Parlemen China untuk mengetahui regulasi tentang desa. Kantor pemerintahan daerah di Distrik Pinggu juga menjadi tujuan kunjungan kerja tim ini.

Tim Pansus RUU Desa mengharapkan seluruh informasi dan pengetahuan yang didapat dari kunjungan ke China dapat dijadikan referensi bagi penataan serta pengelolaan desa di Indonesia. ”Pengalaman pengelolaan desa-desa di China diharapkan bisa ditransformasikan dalam RUU Desa,” kata Malik.

Tak ikut kunjungan

Sementara itu, sebagian anggota Pansus RUU Desa memilih tidak mengikuti kunjungan kerja. Wakil Ketua Pansus RUU Desa Budiman Sudjatmiko memilih mengirimkan pertanyaan seputar pengelolaan desa ke Pemerintah Brasil.

”Kami sedang menyusun daftar 25 pertanyaan ke Brasil untuk mendapatkan jawaban dari sana perihal pemerintahan dan pembangunan desa,” katanya.

Jika jawaban dari Pemerintah Brasil dianggap memuaskan, Pansus RUU Desa tidak akan ke Brasil. Jika jawaban dianggap kurang memuaskan, tim Pansus RUU Desa akan berkunjung ke Brasil setelah dapat rekomendasi Kedutaan Besar RI di Brasil.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menjelaskan, pertanyaan yang akan dikirimkan menyangkut posisi desa dalam tata pemerintahan di Brasil. Pengaturan pembagian dana pembangunan desa dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa serta kepemilikan badan usaha milik desa dan pengaturan kepemilikan saham juga masuk daftar pertanyaan.

Sementara itu, kunjungan Pansus RUU Desa ke luar negeri dikritik. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai kunjungan ke luar negeri tidak terlalu penting.

Kalau mau belajar tentang desa, tidak perlu ke China karena nilai budayanya berbeda. ”Lebih baik berkunjung ke daerah dan menyerap kearifan lokal untuk diadopsi di RUU Desa,” ujar Uchok Sky Khadafi dari Fitra.

(NTA)