Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Juga Dikonfirmasi KPK Soal Kepemilikan Mobil Harrier

Kompas.com - 04/07/2012, 20:13 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi juga meminta klarifikasi Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum terkait kepemilikan mobil Toyota Harrier dalam pemeriksaan, Rabu (4/7/2012).

Anas diduga menerima pemberian berupa Toyota Harrier dari PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya, perusahaan yang menjadi rekanan proyek Hambalang.

"Ditanya soal kepemilikan tiga mobil, salah satunya Harrier, ditanya punya siapa, dijelaskan BPKP nya, itu," kata pengacara Anas, Firman Wijaya di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, seusai mendampingi Anas dimintai keterangan penyelidik KPK.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas, KPK memiliki bukti indikasi dugaan keterlibatan Anas di proyek Hambalang. Bukti itu berita pembelian Toyota Harrier, November 2009 di dealer mobil Duta Motor, Pacenongan, Jakarta Pusat.

Mobil mewah itu berplat nomor polisi B 15 AUD. Menurut Firman, kepemilikan mobil mewah atas nama Anas tersebut, tidak benar. Firman mengatakan, alamat yang tertera dalam BPKB mobil itu tidak sesuai dengan alamat Anas. "Alamat di BPKP Jakarta Selatan, alamat Pak Anas Jakarta Timur," ucapnya.

Selain itu, lanjut Firman, kliennya dimintai konfirmasi apakah benar menerima uang dari PT Adhi Karya seperti yang diungkapkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Atas pertanyaan itu, katanya, Anas mengaku informasi tersebut tidak benar. Seusai dimintai keterangan selama kurang lebih tujuh jam, Anas mengaku ditanya penyelidik KPK apakah pernah mengadakan pertemuan dengan pihak PT Adhi Karya.

Kepada penyelidik, Anas mengaku tidak pernah bertemu dengan pihak perusahaan tersebut. Selebihnya, Anas enggan melayani pertanyaan para pewarta. Dia meminta agar pertanyaan diajukan langsung ke penyelidik KPK.

"Yang terpenting dari ini, kita harus mendukung KPK untuk segera tuntaskan kasu sini, kalau kasus ini tuntas, KPK bisa bergerak menunggu penyelesaian KPK," ucapnya.

Sama halnya dengan semua pihak, lanjut Anas, dirinya mendukung KPK untuk meningkatkan kinerja dalam menuntaskan kasus-kasus, termasuk penyelidikan Hambalang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com