Penggalangan Dana Gedung KPK Tak Mendidik - Kompas.com

Penggalangan Dana Gedung KPK Tak Mendidik

Kompas.com - 28/06/2012, 19:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggalangan dana publik untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai Koordinator Gerakan Indonesia Baru Adhie M Massardi, sebagai langkah yang tidak mendidik.

Di tengah kehidupan mayoritas rakyat yang sangat menderita, sungguh langkah tersebut amat memprihatikan.

"Oleh sebab itu, pimpinan KPK harus segera menghentikan langkah yang kontraproduktif bagi pemberantasan korupsi di Indonesia ini. Sebagai institusi hukum yang masih mendapat kepercayaan publik, KPK seharusnya menjadi lokomotif reformasi lembaga-lembaga negara, khususnya bidang penegakkan hukum, yang memprihatinkan karena sangat korup," ujar Adhie, kepada Kompas di Jakarta, Kamis (28/6/2012) petang.

Di tengah situasi negara terancam gagal (failed state), menurut Adhie, keinginan memiliki gedung megah dengan alasan bangunan yang sekarang ditempati diangap sudah tua, dan tidak bisa menampung rencana tambahan 500 karyawan baru, mencerminkan pimpinan KPK tidak memiliki sense of crisis.

Sementara langkah menggalang dana publik, hanya karena merasa prosedur pengucuran dana dipersulit DPR, mempertontonkan pimpinan KPK tidak memahami tata negara dan nasib mayoritas rakyat Indonesia yang didera kemiskinan.

"Beban rakyat untuk bertahan hidup saja sudah sangat sulit. Kenapa masih harus dibenani membiayai pembangunan gedung? Meskipun mungkin saja rakyat tidak merasa terbebani, tapi cara-cara itu tidak mendidik. Seharusnya KPK tetap menggunakan prosedur formal, mengikuti proses yang diberlakukan di Senayan (DPR). Bukankah APBN itu juga sesungguhnya uang rakyat, yang dikutip dari pajak serta penjualan sumber daya alam milik rakyat Indonesia?" ujarnya.

Menurut Adhie, justru dengan mengikuti permainan di Badan Anggaran DPR itu, KPK bisa sekalian melakukan investigasi, sehingga lebih paham lika-liku permainan anggaran yang dianggap pusat korupsi di Senayan.

Dengan demikian, selain bisa mendeteksi para "pemain APBN", KPK bisa menawarkan proses dan prosedur pengucuran anggaran sebagai alternatif baru yang lebih lurus, transparan dan tidak gampang dikemplang.

"Dengan tergesa-gesa mengeluh kepada rakyat dan melawan dengan menggalang dana publik, justru menyiratkan KPK lemah dan permisif terhadap perilaku korup di DPR.Tapi benarkah KPK sudah perlu gedung baru?" ujar mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid ini.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorAgus Mulyadi

    Terkini Lainnya

    Anies Akan Kirim Tim ke Istanbul untuk Belajar soal Minibus dan Air

    Anies Akan Kirim Tim ke Istanbul untuk Belajar soal Minibus dan Air

    Megapolitan
    Survei 'Kompas': Kepuasan Masyarakat Jadi Kunci Keterpilihan Jokowi

    Survei "Kompas": Kepuasan Masyarakat Jadi Kunci Keterpilihan Jokowi

    Nasional
    Rumahnya Ambruk akibat Tergerus Arus Sungai, Nenek dan Cucu Berhasil Selamat

    Rumahnya Ambruk akibat Tergerus Arus Sungai, Nenek dan Cucu Berhasil Selamat

    Regional
    Gelar Konser Perayaan Ultah Hitler, Dua Pria Polandia Ditahan

    Gelar Konser Perayaan Ultah Hitler, Dua Pria Polandia Ditahan

    Internasional
    Sekolah Rusak Pasca-gempa Banjarnegara, Siswa SD Ujian di Tenda Darurat

    Sekolah Rusak Pasca-gempa Banjarnegara, Siswa SD Ujian di Tenda Darurat

    Regional
    Dishub DKI Akan Evaluasi Semua Kapal ke Kepulauan Seribu

    Dishub DKI Akan Evaluasi Semua Kapal ke Kepulauan Seribu

    Megapolitan
    Brimob Polri Siap Amankan Acara-acara Besar di Tahun 2018

    Brimob Polri Siap Amankan Acara-acara Besar di Tahun 2018

    Nasional
    Sandiaga Hampir Naik Kapal yang Meledak di Kepulauan Seribu

    Sandiaga Hampir Naik Kapal yang Meledak di Kepulauan Seribu

    Megapolitan
    ISIS Klaim Serangan Bom Bunuh Diri yang Tewaskan 57 Orang di Kabul

    ISIS Klaim Serangan Bom Bunuh Diri yang Tewaskan 57 Orang di Kabul

    Internasional
    Survei 'Kompas': Jokowi Terganjal Masalah Harga Kebutuhan Pokok dan Lapangan Pekerjaan

    Survei "Kompas": Jokowi Terganjal Masalah Harga Kebutuhan Pokok dan Lapangan Pekerjaan

    Nasional
    Punggungnya Terluka, Seekor Penyu Bertelur di Pantai Sukamade Banyuwangi

    Punggungnya Terluka, Seekor Penyu Bertelur di Pantai Sukamade Banyuwangi

    Regional
    'Behind the Scene' Lobi-lobi Memasangkan Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

    "Behind the Scene" Lobi-lobi Memasangkan Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

    Nasional
    Digelar pada Agustus 2018, Samosir Music International Butuh Dukungan Nyata

    Digelar pada Agustus 2018, Samosir Music International Butuh Dukungan Nyata

    Regional
    Tak Ada Tilang Saat Uji Coba Penambahan Waktu Ganjil-Genap di Sudirman

    Tak Ada Tilang Saat Uji Coba Penambahan Waktu Ganjil-Genap di Sudirman

    Megapolitan
    Hari Ini, Jokowi Tinjau Bandara Soedirman hingga Kunjungi Korban Gempa

    Hari Ini, Jokowi Tinjau Bandara Soedirman hingga Kunjungi Korban Gempa

    Nasional

    Close Ads X