Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin Tuding Anas Pembohong

Kompas.com - 28/06/2012, 12:05 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mengatakan bahwa Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum seorang pembohong.

Hal itu disampaikan Nazaruddin untuk menanggapi pernyataan Anas seusai diperiksa penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyelidikan Hambalang, Rabu (27/6/2012).

Menurut Nazaruddin, bohong jika Anas mengaku tidak tahu soal sertifikat tanah Hambalang.

"Pak SBY itu kan bilang kader Partai Demokrat itu santun, cerdas, tapi Anas pembohong," kata Nazaruddin di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/6/2012) sebelum diperiksa sebagai saksi untuk Angelina Sondakh.

Menurutnya, Anas yang mengarahkan semua agar sertifikat lahan Hambalang yang bermasalah itu dapat segera selesai. Selain itu, katanya, benar kalau Anas yang mengatur pembagian uang dari PT Adhi Karya selaku rekanan proyek ke sejumlah pihak, termasuk ke Anas sendiri.

"Benar soal uang, dia yang mengatur, soal sertifikat Hambalang, dia yang mengarahkan semua. Ya itulah kalau pemimpin kayak gitu, bagaimana republik ini?" ucap Nazaruddin.

Saat ditanya soal kepemilikan mobil Toyota Harrier Anas yang katanya pemberian dari PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya, Nazaruddin menjawab, "Nanti kualat dia."

Seusai diperiksa penyelidik KPK, kemarin, Anas mengaku tidak tahu soal proyek Hambalang. Anas juga mengaku ditanya penyelidik soal fungsi dan tugasnya saat menjadi anggota Komisi X DPR yang bermitra dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Selain itu, dia menjelaskan ke penyelidik KPK soal struktur Partai Demokrat hingga ke pengelolaan keuangan partai. Saat ditanya soal Toyota Harrier tersebut, Anas enggan menjawab dengan jelas dan hanya berkata, "Ada-ada saja sampeyan (kamu) ini."

Dugaan keterlibatan Anas dalam proyek Hambalang pertama kali diungkapkan Nazaruddin. Mantan anggota DPR itu mengatakan kalau Anas yang mengatur proyek tersebut. Anas, kata Nazaruddin, meminta bantuan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto (sekarang mantan) untuk mempermudah penyelesaian sengketa lahan Hambalang.

Nazaruddin juga menyebut hasil korupsi proyek itu digunakan Anas untuk biaya pemenangannya dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010. Pernyataan Nazaruddin ini pun dibantah Anas dan pengacaranya, Firman Wijaya, berkali-kali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com