Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desak Anas Mundur, Ruhut Ditegur Keras

Kompas.com - 26/06/2012, 12:35 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Demokrat di Parlemen menegur keras politisinya, Ruhut Sitompul, terkait desakan agar Anas Urbaningrum mundur sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Desakan itu disampaikan Ruhut di berbagai media belakangan ini.

"Kita sudah resmi mengeluarkan surat teguran keras kepada Pak Ruhut sesuai tata tertib fraksi," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/6/2012).

Ia mengatakan, setiap anggota memang boleh berbicara kepada publik. Namun, kata dia, pernyataan itu harus tetap taat aturan dan taat hukum. Menurut dia, Ruhut sudah pernah dipanggil dan diingatkan, namun tetap tidak berubah.

Akhirnya, teguran itu diberikan untuk mengefektifkan kinerja fraksi. Keputusan itu, lanjut dia, sudah diteruskan kepada Anas dan Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebelumnya, Ruhut terus mendesak agar Anas mundur pasca-dikaitkan dengan kasus proyek Hambalang. Alasan Ruhut, jika tidak mundur, maka elektabilitas partai bakal terus menurun. Dia menyinggung angka elektabilitas Partai Demokrat sudah turun tiga persen dalam sebulan terakhir, berdasarkan hasil survei.

Selain itu, Ruhut beralasan tidak ada jaminan kalau Anas tidak akan terjerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saat mendekati Pemilu 2014. Kalau itu terjadi, maka dampaknya akan sangat berat bagi partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com