KPK Berharap DPR Segera Setujui Anggaran Gedung Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tetap berharap Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rencana anggaran pembangunan gedung baru KPK. Sejak diajukan pada 2008, rencana pembangunan gedung baru KPK tersebut belum juga disetujui DPR.

"Pimpinan KPK masih mengharapkan bahwa pembintangan anggaran sejak dua tahun lalu bisa segera dicabut bintangnya," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di Jakarta, Senin (25/6/2012). Di parlemen, rencana pembangunan gedung baru KPK masih ditandai bintang. Artinya, belum disetujui.

Meskipun demikian, KPK berterimakasih atas partisipasi masyarakat yang mulai menggalang dana untuk biaya pembanguan gedung baru KPK. Menurut Bambang, ada sejumlah alasan yang mendasari pimpinan KPK merasa bahwa rencana pembangunan gedung baru tersebut sedianya sudah disetujui DPR.

Pertama, kata Bambang, rencana tersebut telah disetujui pemerintah. "Pemerintah sendiri sudah menyetujui anggarannya," ujarnya. Dinas Pekerjaan Umum, lanjutnya, juga sudah setuju dan memberi rekomendasi luas ideal gedung KPK. Luas ruangan yang ideal untuk gedung KPK, kata Bambang, 27 meter persegi.

Selain itu, kata dia, ada rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatakan kalau KPK bisa berjalan baik jika menambah personel. Dengan rekomendasi itu, artinya KPK harus menyesuaikan kapasitas gedung sesuai dengan penambahan personel. Menurut Bambang, kapasitas gedung yang sekarang ditempati KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, tidak memadai untuk penambahan karyawan.

Meskipun ada sejumlah alasan tersebut, lanjutnya, DPR tetap meminta KPK menggunakan gedung yang sudah ada namun tidak terpakai. Bambang mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan permohonan ke Dirjen Kekayaan Negara untuk menggunakan gedung yang tidak terpakai.

"Namun belum ada respons dan menurut informasi, memang tidak ada gedung yang bisa dimanfaatkan," ujarnya.

Selain itu, Bambang menepis sejumlah alasan DPR yang mendasari penundaan anggaran pembangunan gedung baru KPK tersebut. Menurutnya, jika DPR beralasan efisiensi anggaran, seharusnya pembangunan gedung baru DPR tersebut tidak disetujui pemerintah.

"Tapi pemerintah oke," katanya.

Ditambahkan, beberapa waktu lalu, ada lembaga penegak hukum yang membuat tempat parkir namun disetujui DPR.

Untuk alasan DPR lainnya yang memandang KPK sebagai lembaga ad hoc, atau lembaga sementara, Bambang mengatakan, "Apakah pemberantasan korupsi ini ad hoc sehingga harus lembaga ad hoc?" Permasalahan sesunguhnya yang dihadapi KPK, lanjut Bambang, bukan sekadar gedung melainkan ekistensi KPK ke depannya.