Dialog sebagai Upaya Membangun Perdamaian di Papua

Tim dialog harus terdiri atas orang-orang yang memiliki reputasi dan integritas serta diakui secara nasional dan internasional, termasuk tentu saja oleh masyarakat Papua sendiri. Merekalah yang akan berpikir bagaimana menyusun mekanisme dialog.

Jika tim ini tidak ada, dialog tetap akan menjadi wacana. Aksi konkret untuk menyelesaikan permasalahan Papua tidak akan muncul.

Sekarang, semestinya kita tidak lagi berbicara tentang perlu tidaknya dialog. Tetapi, kita harus masuk pada tahapan berikutnya, yaitu adanya kesamaan persepsi, format dialog, dan tujuan dialog.

Karena itu, dibutuhkan fasilitator dialog antara Jakarta dan Papua. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X adalah salah seorang tokoh masyarakat yang sudah membuka diri dan siap menjadi fasilitator atau mediator dialog jika diminta kedua belah pihak.

Menurut Anda, sebesar apakah harapan untuk perdamaian bagi masyarakat Papua?

Dahulu, istilah dialog dalam kaitannya dengan Papua selalu dicurigai pemerintah dan aparat keamanan karena kata dialog sempat muncul dalam Kongres Papua II sebagai sarana untuk mencari solusi terbaik penyelesaian masalah Papua. Orang takut berdialog karena khawatir dicap sebagai anggota atau bagian dari gerakan separatis. Akhirnya, dialog dijadikan sebagai istilah tabu dan dipandang sebagai ekspresi separatisme Papua.

Namun, sekarang, orang Papua tak lagi tabu bicara tentang dialog. Begitu pecah kekerasan, dialog selalu didahulukan untuk menyelesaikan persoalan. Ke depan, dialog yang semakin intensif harus terus-menerus dilakukan.

Bahasa kekerasan bukanlah jalan terakhir. Masih ada bahasa dialog yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menciptakan perdamaian. (Aloysius B Kurniawan)