Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Caleg Didanai Parpol, Apa Positifnya?

Kompas.com - 23/06/2012, 10:44 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Nasdem berencana membiayai para calon anggota legislatifnya untuk menghadapi Pemilu Legislatif 2014. Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai, rencana parpol membiayai para calegnya ini ada positifnya.

"Saya sendiri menyambutnya, bagus, setidaknya ada kelebihannya," kata Ray dalam diskusi bertajuk "Jika Caleg Didanai Parpol" di Jakarta, Sabtu (23/6/2012).

Menurut Ray, ada lima kelebihan jika caleg didanai parpol. Pertama, keuangan parpol menjadi lebih tertib karena mengalokasikan dana pemilu yang sama nilainya untuk setiap caleg. Dengan demikian, menurut Ray, keuangan parpol tersebut akan lebih mudah diaudit.

"Dengan dibuat satu pintu, dana politik dikeluarkan parpol, parpol ini enggak bisa bohong. Kalau punya uang Rp 20 miliar, tapi danai banyak orang, itu bisa jadi tanda tanya. Kalau dia sebut keluarkan Rp 20 miliar, sementara seorang dapat Rp 5 miliar, 100 orang jadi Rp 500 miliar, terus dari mana dia dapat duit?" ucap Ray.

Kedua, caleg dari partai tersebut merupakan calon-calon yang lebih berkualitas. "Karena tidak mungkin partai sembarangan membiayai orang," kata Ray.

Dengan begitu, lanjutnya, para kandidat partai yang berkualitas tetapi tidak memiliki banyak uang dapat berkesempatan duduk di kursi parlemen. Ketiga, menurut Ray, setelah duduk di parlemen, para anggota legislatif yang semua dibiayai parpol tersebut akan lebih fokus pada kerja-kerja politik. Mereka, katanya, tidak perlu memikirkan bagaimana mencari dana untuk menang pemilu berikutnya.

Keempat, membantu pembatasan dana kampanye. Misalnya, kata Ray, dana kampanye setiap caleg dibatasi hanya boleh Rp 2 miliar. Hal ini, menurutnya, menghindari kemungkinan para caleg menggunakan dana kampanye dari sumber-sumber yang tidak jelas di luar yang dijatahkan parpol.

Kelima, mendidik parpol lebih bertanggung jawab kepada kadernya. "Selama ini kekuasaan parpol begitu besar, tapi tanggung jawabnya sedikit," ujar Ray.

Dia menambahkan, seharusnya pembiayaan dana kampanye oleh parpol ini diatur dalam undang-undang, bukan hanya dalam AD/ART partai tertentu.

Sekjen Partai Nasdem Ahmad Rofiq mengatakan, pihaknya akan menyediakan Rp 5 sampai Rp 10 miliar untuk setiap caleg yang akan maju dalam Pemilu Legislatif 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com